Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Indef: Rangkap Jabatan, Kinerja Airlangga tak Maksimal

Jika Airlangga ingin perekonomian Indonesia menjadi lebih baik seperti target Presiden Jokowi, maka sebaiknya dia tidak rangkap jabatan sebagai Ketua Umum Golkar.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 27 November 2019  |  14:39 WIB
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan saat peringatan HUT ke-55 Partai Golkar di Jakarta, Rabu (6/11/2019). - Antara/Risyal Hidayat
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan saat peringatan HUT ke-55 Partai Golkar di Jakarta, Rabu (6/11/2019). - Antara/Risyal Hidayat

Bisnis.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto bakal maju sebagai Calon Ketua Umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) pada bulan Desember 2019 nanti.

Menanggapi hal itu, Pengamat Ekonomi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyatakan seorang pejabat publik semestinya tidak rangkap jabatan. Hal ini termasuk menjadi ketua umum sebuah partai politik.

"Sebenarnya pejabat publik sebaiknya tidak rangkap jabatan," kata Enny saat dihubungi, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Enny menyatakan jika Airlangga pada akhirnya rangkap jabatan, maka kinerjanya sebagai menteri berpotensi optimal. Apalagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Airlangga sebagai Menko Perekonomian untuk memperbaiki ekonomi Indonesia.

"Karena kalau seorang Menteri kerjanya engga fokus pasti kerjanya engga optimal ya gimana mau memperbaiki ekonomi," kata dia.

Enny mengatakan jika Airlangga ingin perekonomian Indonesia menjadi lebih baik seperti target Presiden Jokowi, maka sebaiknya dia tidak rangkap jabatan.

"Jadi intinya baiknya tidak rangkap jabatan karena kalau rangkap jabatan kerjanya tidak optimal," kata dia.

Diketahui, terget pertumbuhan ekonomi pemerintahan Jokowi di periode I tidak pernah tercapai. Alhasil, perlu kerja para menteri untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi, saat ini, situasi ekonomi global yang tidak menentu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat mengaku pasrah dengan situasi ekonomi global saat ini. Pasalnya, situasi ini tidak begitu menguntungkan bagi perekonomian nasional. Hal ini pun berimbas pada pertumbuhan ekonomi Indonesia diramal bakal lebih rendah dari yang diharapkan.

"Ekonomi mengalami pelemahan di berbagai belahan dunia," kata Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

Sri Mulyani juga sempat menyebut pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2019 akan berada level 5,08 persen. Angka tersebut jauh di bawah target APBN sebesar 5,3 persen yang dikoreksi kembali pada Juli lalu.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

airlangga hartarto
Editor : Sutarno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top