Bisnis.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto bakal maju sebagai Calon Ketua Umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) pada bulan Desember 2019 nanti.
Menanggapi hal itu, Pengamat Ekonomi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyatakan seorang pejabat publik semestinya tidak rangkap jabatan. Hal ini termasuk menjadi ketua umum sebuah partai politik.
"Sebenarnya pejabat publik sebaiknya tidak rangkap jabatan," kata Enny saat dihubungi, Jakarta, Rabu (27/11/2019).
Enny menyatakan jika Airlangga pada akhirnya rangkap jabatan, maka kinerjanya sebagai menteri berpotensi optimal. Apalagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Airlangga sebagai Menko Perekonomian untuk memperbaiki ekonomi Indonesia.
"Karena kalau seorang Menteri kerjanya engga fokus pasti kerjanya engga optimal ya gimana mau memperbaiki ekonomi," kata dia.
Enny mengatakan jika Airlangga ingin perekonomian Indonesia menjadi lebih baik seperti target Presiden Jokowi, maka sebaiknya dia tidak rangkap jabatan.
"Jadi intinya baiknya tidak rangkap jabatan karena kalau rangkap jabatan kerjanya tidak optimal," kata dia.
Diketahui, terget pertumbuhan ekonomi pemerintahan Jokowi di periode I tidak pernah tercapai. Alhasil, perlu kerja para menteri untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi, saat ini, situasi ekonomi global yang tidak menentu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat mengaku pasrah dengan situasi ekonomi global saat ini. Pasalnya, situasi ini tidak begitu menguntungkan bagi perekonomian nasional. Hal ini pun berimbas pada pertumbuhan ekonomi Indonesia diramal bakal lebih rendah dari yang diharapkan.
"Ekonomi mengalami pelemahan di berbagai belahan dunia," kata Sri Mulyani beberapa waktu lalu.
Sri Mulyani juga sempat menyebut pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2019 akan berada level 5,08 persen. Angka tersebut jauh di bawah target APBN sebesar 5,3 persen yang dikoreksi kembali pada Juli lalu.
