Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

PSI Ingin Jabatan Presiden 7 Tahun, Nasdem Belum Bersikap

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang akan diamandemen Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melebar dari pembahasan awal. Muncul wacana mengubah masa jabatan presiden.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 26 November 2019  |  13:30 WIB
Narasumber diskusi bertajuk Revisi UU Pilkada; Adakah Ruang untuk Kembali ke DPRD? bersama Sekretaris Fraksi Nasdem DPR, Saan Mustopa (tengah), Wakil Ketua Partai Gelora Fahri Hamzah (kanan), dan pengamat politik dari UPN Adriadi Achmad (kiri), Selasa 19 November 2019. - Bisnis/John Andhi Oktaveri
Narasumber diskusi bertajuk Revisi UU Pilkada; Adakah Ruang untuk Kembali ke DPRD? bersama Sekretaris Fraksi Nasdem DPR, Saan Mustopa (tengah), Wakil Ketua Partai Gelora Fahri Hamzah (kanan), dan pengamat politik dari UPN Adriadi Achmad (kiri), Selasa 19 November 2019. - Bisnis/John Andhi Oktaveri

Bisnis.com, JAKARTA - Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang akan diamandemen Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melebar dari pembahasan awal. Muncul wacana mengubah masa jabatan presiden.

Sekretaris Fraksi Nasional Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Saan Mustopa mengatakan bahwa hingga kini partainya belum menentukan sikap. 

“Karena kita masih ingin menghimpun masukan dari masyrakat. Jadi kita sedang proses menghimpun seluruh masukan terkait amendemen dari masyarakat. Sikap seperti apa [dari publik] terkait amendemen,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/11/2019). 

Saan menjelaskan bahwa amandemen tidak hanya sebatas membahas garis besar haluan negara (GBHN) saja seperti rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebelumnya. Ada hal lain yang ingin dibahas Nasdem.

“Memang apa yang kita wacanakan itu kan soal amendemen yang menyeluruh. Terkait dengan itu, poin-poinnya apa saja, masyarakat sikapnya seperti apa, itu yang sedang kita himpun,” jelasnya. 

Bagi Saan, Nasdem tidak mau sebuah proses politik tidak sesuai dengan sikap masyarakat. Itu hanya akan menimbulkan masalah baru.

“Mudah-mudahan nanti sebelum masuk masa sidang II [awal tahun] kita sudah bisa matangkan terkait sikap kita seperti apa,” ucapnya.

Isu yang disoroti soal amandemen adalah perubahan masa jabatan presiden. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ingin masa jabatan presiden menjadi tujuh tahun dan hanya bisa satu periode.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR, Arsul Sani menyebut Johnny G Plate sebelum dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika melempar wacana agar masa jabatan 1x8 tahun, 3x4 tahun, atau 3x5 tahun. Ide ini berasal dari masyarakat tanpa dia sebut namanya.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

nasdem rekomendasi uud 45 partai solidaritas indonesia
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top