Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Jakarta, Humphrey R. Djemat, menolak mekanisme pemilihan kepala daerah atau pilkada lewat DPRD.
Menurut dia, pilkada langsung oleh rakyat sejak 2005 adalah kontestasi paling demokratis. Lagi pula, Indonesia pernah mengadopsi pilkada melalui DPRD tetapi tak terlalu berhasil menghasilkan para pemimpin terbaik.
"Kalau dulu sudah dicoba dan sekarang dikembalikan lagi berarti memakai barang busuk lagi," ujar Humphrey dalam acara diskusi Quo Vadis Pilkada Langsung di Jakarta, Minggu (24/11/2019).
Humphrey mengatakan pilkada langsung terbukti dapat melahirkan pemimpin-pemimpin berkredibilitas tinggi. Dia mencontohkan sosok Presiden Joko Widodo, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) terpilih Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hingga Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai produk pilkada langsung.
"Seorang Ahok, Ibu Risma tak akan muncul kalau tak ada pilkada langsung. Kalau lewat DPRD tentu oligarki partai politik yang sangat kuat," tuturnya.
Wacana evaluasi pilkada langsung terlontar dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Meski demikian, Kemendagri membantah evaluasi tersebut akan menggembalikan pilkada melalui DPRD.
Humphrey Djemat mengatakan bahwa biaya politik tinggi biasanya menjadi justifikasi bagi kelompok pendukung pilkada tak langsung. Namun, menurut dia, ongkos politik tersebut justru berpangkal dari perilaku parpol.
"Parpol kan mahar transaksional sudah menjadi rahasia umum. Lebih besar maharnya ketimbang untuk kepentingan kampanye calon," tutur advokat ini.
.jpg?w=300&h=221)
