Kabar24.com, JAKARTA — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan menyederhanakan pendirian badan usaha untuk mendukung pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan bahwa menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo, Kemenkumham akan sederhanakan business process pendirian badan usaha dan beri legalitas Perusahaan Perseorangan (PP) untuk UKM.
“Kebijakan ini untuk mendorong ease of doing business [EoDB] atau kemudahan berusaha, sehingga dapat memberikan iklim usaha yang ramah bagi investor dan masyarakat,” ujarnya dalam pernyataan resmi yang diterima, Jumat (22/11/2019).
Adapun beberapa langkah penyederhanaan proses pengesahan badan usaha antara lain membuat fasilitas online pendirian badan usaha yang dapat selesai dalam waktu 7 menit, menggabungkan pemesanan nama dan pengesahan dalam 1 langkah, menerapkan e-billing, dan tidak lagi memberikan fasilitas pelayanan pembelian voucher secara manual dan pengumunan perusahaan dilakukan dalam administrasi hukum umum (AHU) Online, sehingga memangkas biaya penerbitan.
Selain itu, untuk pendaftaran UKM dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Perusahaan Perseorangan (PP), dengan ketentuan skema pendirian berbentuk pendaftaran, pendiri dapat menyusun sendiri akta pendiriannya, perusahaan perseorangan dapat didirikan oleh satu orang, tidak ada ketentuan modal minimum, pemesanan nama dan pengesahan dilakukan dalam satu tahap, permohonan pendaftaran dapat dilakukan sendiri oleh pemohon, kewenangan terbatas dengan pemisahan tanggung jawab harta kekayaan antara harta usaha dan harta pribadi.
Di samping itu, kemudahan lainnya yakni tidak dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), usulan pembentukan NPWP dibuat dalam sistem AHU Online, pengumunan perusahaan dilakukan secara online, dan menghilangkan ketentuan tentang penggunaan stempel perusahaan.
Dia melanjutkan, memanfaatan kemudahan dan kebijakan nol biaya ini akan memacu segenap UKM untuk melakukan pendaftaran usaha, sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi UMK dalam memulai dan mengembangkan usaha guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
“Kebijakan strategis Kemenkumham tersebut, yang diharapkan akan meningkatkan peringkat ease of doing business Indonesia, selanjutnya akan dituangkan dalam omnibus law,” pungkasnya.
