Bisnis.com, JAKARTA--- Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan dirinya akan memprioritaskan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) dari industri dalam negeri.
Pernyataan itu disampaikan oleh Prabowo seusai menghadiri rapat terbatas membahas kebijakan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).
"Ya kita akan berusaha sebanyak mungkin pengadaan itu dari industri dalam negeri," kata Prabowo.
Menurutnya, pengadaan alutsista dari industri dalam negeri bisa berasal dari BUMN seperti PT Pindad (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), PT Len Industri (Persero), PT Dahana (Persero) atau perusahaan-perusahaan swasta lainnya.
Prabowo mengatakan kebijakan pertahanan yang akan dibuatnya adalah untuk kepentingan bangsa, negara dan rakyat. Menurutnya, rakyat membutuhkan kekuatan pertahanan yang kuat.
"Kita selalu mengatakan kita tidak ada niat apapun, kita tidak mau ganggu bangsa lain, tapi kita tidak mau bangsa lain ganggu kita. Kita akan pertahankan kedaulatan kita dengan sekuat tenaga. Dan kita tidak mau dilecehkan, kita tidak mau di-bully oleh siapapun," kata Prabowo.
Baca Juga
Dalam rapat terbatas yang diikuti oleh sejumlah menteri Kabinet Kerja tersebut, Jokowi menekankan sejumlah hal antara lain:
Pertama, peta jalan (roadmap) pengembangan industri alat pertahanan dalam negeri harus jelas, mulai dari hulu sampai hilir dengan melibatkan BUMN dan swasta sehingga Indonesia bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor alutsista dari luar negeri.
Kedua, pemerintah juga harus memastikan adanya alih teknologi dari setiap pengadaan alutsista atau program kerjasama dengan negara lain. Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa sumber daya manusia industri pertahanan Indonesia betul-betul diperkuat.
"Dan jangan lagi orientasinya adalah penyerapan anggaran, mampu membelanjakan anggaran sebanyak-banyaknya apalagi orientasinya sekedar proyek, sudah stop yang seperti itu," kata Jokowi.
Orientasi alih teknologi itu, menurut Jokowi, adalah kemitraan strategis untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing sehingga Indonesia memiliki kemampuan untuk memproduksi alutsista yang dikerjasamakan.
Ketiga, Jokowi meminta kebijakan pengadaan alutsista benar-benar memperhitungkan dan mengantisipasi teknologi persenjataan yang berubah begitu cepat pada saat ini yang akan mempengaruhi corak peperangan di masa yang akan datang.
"Jangan sampai pengadaan alutsista kita lakukan dengan teknologi yang sudah usang, sudah ketinggalan dan tidak sesuai dengan corak peperangan di masa yang akan datang," tambah Jokowi.
