Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Prabowo Subianto : Presiden Tegas ke Saya, Tidak Boleh Ada Kebocoran Anggaran

Meneteri Pertahanan Prabowo Subianto diingatkan terus oleh Presiden Joko Widodo secara terus menerus dalam pengelolaan anggaran pertahanan.
Yodie Hardiyan
Yodie Hardiyan - Bisnis.com 22 November 2019  |  16:58 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri). - Antara/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo (kanan) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri). - Antara/Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tidak boleh ada kebocoran, penyimpangan atau penyelewengan anggaran Kementerian Pertahanan.

Pernyataan itu disampaikan oleh Prabowo seusai menghadiri rapat terbatas membahas kebijakan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

"Beliau sangat tegas kepada saya, tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada penyimpangan, penyelewengan. Uang sangat berat didapat, uang rakyat, dari pajak," kata Prabowo.

Pesan tersebut, menurut Prabowo, ditekankan terus menerus oleh Presiden kepada dirinya. Prabowo mengaku menyambut baik perintah tersebut.

Prabowo menyatakan pihaknya ingin menjaga tidak ada kebocoran atau penggelembungan yang tidak masuk akal.

"Kita review semua, semua proyek, pengadaan, kita review. Kita cek lagi harga, kita cek lagi teknologinya tepat atau tidak, dan benar-benar lihat yang dibutuhkan pasukan kita di depan, TNI AL, AD, dan AU apa yang benar-benar mereka butuh," kata Prabowo.

Dalam rapat terbatas yang diikuti oleh sejumlah menteri Kabinet Kerja tersebut, Jokowi menekankan sejumlah hal antara lain:

Pertama, peta jalan (roadmap) pengembangan industri alat pertahanan dalam negeri harus jelas, mulai dari hulu sampai hilir dengan melibatkan BUMN dan swasta sehingga Indonesia bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor alutsista dari luar negeri.

Kedua, pemerintah juga harus memastikan adanya alih teknologi dari setiap pengadaan alutsista atau program kerjasama dengan negara lain. Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa sumber daya manusia industri pertahanan Indonesia betul-betul diperkuat.

"Dan jangan lagi orientasinya adalah penyerapan anggaran, mampu membelanjakan anggaran sebanyak-banyaknya apalagi orientasinya sekedar proyek, sudah stop yang seperti itu," kata Jokowi.

Orientasi alih teknologi itu, menurut Jokowi, adalah kemitraan strategis untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing sehingga Indonesia memiliki kemampuan untuk memproduksi alutsista yang dikerjasamakan.

Ketiga, Jokowi meminta kebijakan pengadaan alutsista benar-benar memperhitungkan dan mengantisipasi teknologi persenjataan yang berubah begitu cepat pada saat ini yang akan mempengaruhi corak peperangan di masa yang akan datang.

"Jangan sampai pengadaan alutsista kita lakukan dengan teknologi yang sudah usang, sudah ketinggalan dan tidak sesuai dengan corak peperangan di masa yang akan datang," tambah Jokowi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi pertahanan industri pertahanan prabowo subianto
Editor : Stefanus Arief Setiaji
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top