Bisnis.com, JAKARTA – Aksi protes yang tengah memukul Hong Kong dipandang dapat terjadi di Singapura. Oleh karena itu, Pemerintah Singapura harus mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi di Hong Kong.
Menurut Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Chan Chun Sing, kekerasan yang meningkat antara pengunjuk rasa pro-demokrasi dan pihak kepolisian telah mendorong Hong Kong ke breaking point, titik tertentu yang bila dilampaui akan mendorong problem tak tertanggung.
Dia pun memperingatkan bahwa situasi serupa dapat "terjadi dengan mudah" di Singapura jika pemerintah berpuas diri.
Oleh karena itu, sebagai negara sekaligus kota, Singapura harus mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di Hong Kong, terutama mengingat keterkaitan Singapura dengan dunia tidak datang begitu saja.
"Jika ketenangan tidak dipulihkan, dialog tidak dimulai, dan tindakan konstruktif tidak diambil, akan ada keraguan besar tentang masa depan Hong Kong dan keberlanjutan model tata kelola saat ini,” ujar Chan Chun Sing kepada awak media pada Senin (18/11/2019), yang dilansir oleh media setempat.
“Apa yang terjadi di Hong Kong dapat dengan mudah terjadi pada Singapura jika kita berpuas diri atau tidak berhati-hati,” tambahnya, seperti dikutip melalui Bloomberg.
Ketegangan di Hong Kong telah meningkat pesat dalam beberapa hari terakhir. Pada Senin (18/11/2019, bentrokan sengit antara polisi dan pengunjuk rasa menyulut amukan api, gas air mata, dan menyebabkan sejumlah kendaraan terbakar.
Aksi pengepungan Universitas Politeknik Hong Kong oleh polisi yang berlangsung selama 2 hari belakangan menimbulkan kekhawatiran akan tindakan keras terhadap ratusan demonstran yang tetap terjebak di dalam kampus.
Sementara itu, aksi demonstrasi publik sendiri terbilang jarang terjadi di Singapura. Di bawah undang-undang yang berlaku, setiap aksi unjuk rasa harus mendapatkan izin polisi.
Ada pula kekhawatiran bahwa undang-undang "berita palsu" yang mulai berlaku pada Oktober dapat digunakan oleh pihak berwenang untuk menekan kebebasan berbicara.
“Para pemimpin politik harus menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai, sementara pemerintah harus fokus pada isu-isu jangka panjang, bukan hanya isu saat ini,” sambung Chan.
“Kota sekaligus negara yang tidak eksklusif juga tidak akan bertahan lama dalam sejarah,” lanjutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
