Bisnis.com, JAKARTA - Reuni 212 rencananya akan berlangsung pada 2 Desember mendatang. Menko Polhukam Mahfud MD tidak ingin melarang berjalannya agenda tersebut.
Saat ditanya soal rencana agenda reuni 212, Mahfud menyebut seluruh kegiatan kemasyarakatan sudah memiliki standar keamanan masing-masing.
"Silakan saja, negara ini negara demokrasi. Saya kan tidak boleh 'Oo tidak boleh [menggelar reuni 212]' tidak ada itu," katanya di Kemenkopolhukam, Selasa (5/11/2019).
Dia menilai seluruh acara sudah memiliki standar masing-masing. Jika nantinya para peserta melanggat standar yang ada, tentu pemerintah memilih aturan tertentu untuk menanggapinya.
"Itu semua kita ini negara hukum," ujarnya.
Perihal keamanan selama berlangsungnya reuni 212 itu, pihaknya menyerahkan persoalan itu kepada pihak berwajib. Pun komunikasi akan dilakukan antara aparat keamanan dengan peserta aksi untuk menjaga kondusifitas.
Baca Juga
"Komunikasi dengan aparat untuk kasi tahu [perihal reuni 212], lalu aparat mempelajari lingkungan strategisnya seperti apa, risikonya seperti apa, nanti akan dipelajari," ujarnya.
Persaudaraan Alumni (PA) 212 berencana menggelar kembali reuni akbar di Monumen Nasional (Monas) Jakarta pada 2 Desember. Agenda ini mengambil tajuk 'Munajat untuk Keselamatan Negeri: Maulid Agung dan Reuni Alumni 212.'