Kabar24.com, JAKARTA — Pimpinan Komisi VI DPR segera merampungkan dualisme mitra kerja yang berada dilingkup komisi tersebut untuk menyelaraskan dengan target pimpinan DPR yang ingin setiap kementerian bermitra dengan satu komisi.
Komisi VI DPR menjadi mitra Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, satu sisi Kementerian BUMN dan sejumlah perusahaan pelat merah khususnya perbankan menjadi mitra di Komisi XI DPR yang membidangi keuangan dan perbankan.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mengatakan bahwa masalah dualisme kemitraan dapat segera diselesaikan dalam beberapa hari ke depan.
Menurutnya hal ini hanya sebagian kecil dari masalah lainnya yang akan dihadapi ke depan terutama dalam target melaksanakan peningkatan investasi Indonesia sesuai dengan keinginan Presiden.
“Untuk masalah kemitraan itu nanti akan kami segera selesaikan di pimpinan DPR. Nanti akan kita komunikasikan kondisi yang selama ini terjadi dan kondisi yang baru yang mungkin bisa kita perjuangkan lagi seperti halnya semula. Sehingga tidak ada dualisme,” ungkap Gde usai dilantik menjadi Pimpinan VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Dia menyatakan anggota di Komisi VI DPR RI juga sudah satu suara dalam hal kemitraan tersebut.
Dia menjelaskan bahwa mereka sepakat sebaiknya tidak dilakukan perubahan dengan periode sebelumnya mengenai kemitraan BUMN tersebut sehingga Komisi VI DPR RI dapat melanjutkan kerja secara maksimal.
“Kita sudah kompak ya dengan teman-teman saat rapat, bahwa keinginan kami paling tidak tetap saja, dalam arti mengikuti periode yang sebelumnya. Maksudnya begini, masalah kinerja BUMN akan menjadi tugas Komisi VI. Sementara masalah PMN [Penyertaan Modal Negara], itu nanti biar Komisi XI yang atur,” katanya.
Politisi Partai Golkar ini menyatakan dalam waktu dekat ini Komisi VI DPR RI akan fokus untuk segera menyusun langkah-langkah strategis menjadi mitra kerja daripada pemerintah. Sehingga menurutnya, apa yang menjadi cita-cita bersama yaitu percepatan kesejahteraan bisa diwujudkan dengan baik.
“Dan di Komisi kami akan menjadi mitra yang kompromi namun kritis, objektif, proporsional dan membangun. Itu yang akan kami lakukan dalam kemitraan kami dengan pemerintah, sehingga apa yang menjadi cita-cita bangsa benar-benar bisa terealisasi, dan benar-benar bisa mensejahterakan masyarakat.”
