Bisnis.com, JAKARTA -- Aktivis 98 menggelar aksi tutup mulut menolak Prabowo Subianto dan Partai Gerindra masuk ke dalam Kabinet Indonesia Kerja Jilid II.
Menurut koordinator aksi, Aznil Tan, kehadiran Prabowo Subianto dan Partai Gerindra ke Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin dapat merusak sistem demokrasi di Indonesia.
Pasalnya, menurut Koordinator Nasional Relawan Jokowi Poros Benhil tersebut, tidak akan ada lagi penyeimbang pemerintahan dan semuanya akan satu suara ketika mengambil suatu kebijakan untuk masyarakat.
"Memang benar, hari ini kami dari aktivis 98 ada 5-10 orang akan menggelar aksi tutup mulut untuk menolak Prabowo Subianto atau Partai Gerindra masuk ke pemerintahan. Mereka itu harus jadi penyeimbang demokrasi," tuturnya kepada Bisnis, Selasa (22/10).
Selain itu, ia menuding Prabowo Subianto terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat di Tanah Air. Namun, hingga kini penegak hukum masih belum menetapkan status hukum dari Prabowo Subianto terkait kasus pelanggaran HAM berat tersebut.
"Beliau ini kan terlibat dalam pelanggaran HAM berat. Harusnya dikenakan status hukum dulu, biar nggak terjadi gonjang-ganjing di kemudian hari," kata Aznil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
