Bisnis.com, JAKARTA - Kepuasan publik pada periode kedua Joko Widodo terus menurun. Dibutuhkan terobosan untuk kembali melambungkan harapan.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menuturkan pada saat ini rating Joko Widodo sebagai presiden terpilih cendrung terus menurun.
Pembiaran beberapa undang-undang yang menimbulkan reaksi negatif di publik menjadi penyebab utama. Akumulasi kekecewaan membesar karena saat yang sama ekonomi dunia yang berdampak besar ke Indonesia juga memburuk.
"Ada moment berbeda dengan SBY [Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono] jilid kedua. Jilid kedua SBY itu pada saat terpilih menjadi presiden hingga jelang pelantikan justru ada kenaikan dari rating," kata Yunarto di Komplek MPR/DPR Jakarta, Minggu (20/10/2019).
Menurutnya, kepuasan terhadap SBY disebabkan adanya peningkatan ekonomi di tengah masyarakat. Harga komoditas seperti sawit hingga batubara tengah menanjak. SBY yang juga mantan jenderal itu juga berhasil menjaga stabilitas politik dan keamanan.
"[Pada periode kedua Jokowi] kondisi memang berbeda, kita tahu jelang pelantikan ada tantangan ekonomi global. Perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi. Ditambah yang jadi PR besar adalah persoalan politik. Dimulainya periode dua ini dengan kepercayaan publik yang rendah," katanya.
Baca Juga
Yunarto juga menambahkan, Jokowi harus berkaca kepada periode kedua pemerintahan SBY. Meski secara poilitk di dukung oleh 75 persen kekuatan parlemen. Akan tetapi kebijakan yang dihadirkan penuh ketidakstabilan karena manuver masing-masing partai politik.
"Berkaca pada pengalaman SBY kemarin, 75 persen kekuatan parlemen tidak menjamin stabilitas politik. Harus disadari loyalitas dari partai akan mengecil. Mereka tidak lagi berfikir tentang menjaga presiden, namun mereka akan bicara peluang mereka masing-masing di Pemilu berikutnya," katanya.
