Bisnis.com, JAKARTA — Usulan agar menteri atau kepala lembaga yang berkaitan dengan ekonomi, khususnya perdagangan dan investasi pada kabinet jilid kedua Presiden Joko Widodo dipilih dari kalangan pengusaha dinilai sudah tepat apabila menilik kondisi perekonomian global saat ini.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menilai kursi menteri atau kepala lembaga yang berkaitan dengan ekonomi, terutama perdagangan dan investasi sudah sepatutnya diberikan kepada kalangan pengusaha.
Pasalnya, kementerian atau lembaga tersebut membutuhkan pimpinan yang mampu melahirkan kebijakan sesuai dengan kondisi di lapangan. "Kalangan pengusaha ini diperlukan karena mereka yang punya pengalaman di lapangan, tahu bagaimana kondisi di lapangan dibandingkan dengan birokrat yang selama ini seringkali menciptakan kebijakan yang tidak sesuai kondisi [di lapangan] ya," katanya, Rabu (16/10/2019).
Selain itu, diharapkan menteri atau kepala lembaga yang berasal dari kalangan pengusaha mampu mengeksekusi kebijakan dengan cepat dan efektif berbekal pengalaman mereka terjun langsung ke lapangan.
Hal tersebut tentunya sangat dibutuhkan untuk menghadapi gejolak perekonomian global yang kemungkinan masih akan berlanjut hingga 2 tahun kedepan.
Menurut Aviliani, tak menutup kemungkinan akan muncul masalah baru terkait dengan tata kelola birokrasi yang datang dari menteri atau kepala lembaga yang berasal dari kalangan pengusaha. Namun, hal tersebut dinilai wajar dan tak perlu dikhawatirkan secara berlebihan.
"Kalangan pengusaha ini memang pengetahuan [soal tata kelola birokrasi] tak sehebat kalangan birokrat yang sudah lama [berkecimpung]. Tapi ini bisa diatasi dengan bantuan wakil atau pejabat-pejabat eselon I yang berasal dari kalangan birokrat yang sudah lama berkarier di suatu kementerian atau lembaga," paparnya.
Dia menambahkan menteri atau kepala lembaga yang berasal dari kalangan pengusaha juga tak terlepas dari benturan kepentingan. Untuk itu, dia mendesak Presiden Jokowi untuk memastikan bahwa menteri atau kepala lembaga tersebut tidak lagi terlibat atau melepaskan kegiatan bisnisnya ketika sudah mengemban jabatannya.
"Benturan kepentingan di Indonesia selama ini sangat besar, tidak hanya berlaku bagi menteri atau kepala lembaga dari kalangan politisi saja yang membawa kepentingan partainya masing-masing. Good governance harus benar-benar diwujudkan dalam hal ini," tegasnya.
Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai pemberian kursi menteri atau kepala lembaga yang berkaitan dengan ekonomi, terutama perdagangan dan investasi sangat mungkin untuk dilakukan.
Pasalnya, kalangan pengusaha termasuk dalam kalangan profesional yang akan mendapatkan porsi sebesar 55% dari keseluruhan susunan kabinet jilid kedua Presiden Jokowi.
"Tidak ada masalah, karena mereka terhitung sebagai praktisi, tahu kondisi lapangan, asal jangan pengusaha yang terafiliasi partai politik, itu yang bahaya," katanya.
Namun, Hendri menyebut Presiden Jokowi perlu belajar dari pengalaman saat menentukan Menteri Perdagangan untuk kabinet jilid pertamanya.
Dia menilai kesalahan terbesar mantan Walikota Solo itu adalah memberikan kursi Menteri Perdagangan kepada kalangan pengusaha yang tak memahami masalah terkait perdagangan di Indonesia secara menyeluruh.
"Lihat saja itu, bolak-balik reshuffle karena kinerjanya mengecewakan. Menteri dari kalangan pengusaha yang tahunya jika kurang impor, kurang lagi impor lagi begitu saja terus tanpa mencari tahu sumber masalahnya dimana. Seharusnya mereka cari masalahnya di hulu bagaimana, selesaikan, jangan impor-impor terus, tengok industrinya juga," paparnya.
Tercatat sepanjang kabinet jilid pertama Presiden Jokowi, telah terjadi pergantian Menteri Perdagangan sebanyak tiga kali.
Pada 2014, kursi Menteri Perdagangan diberikan kepada Rachmat Gobel yang kemudian dicopot pada 2015 dan digantikan oleh Thomas Lembong hingga 2016. Kemudian kursi Menteri Perdagangan diisi oleh Enggartiasto Lukita mulai dari 2016 sampai sekarang.
Ketiganya merupakan menteri yang datang dari kalangan pengusaha. Namun, Enggartiasto Lukita juga tercatat sebagai politisi dari Partai Nasional Demokrat.
Adapun, terkait dengan posisi menteri atau lembaga yang secara khusus mengurusi investasi, menurut Hendri perlu dipertimbangkan kembali jika ingin diisi oleh kalangan pengusaha. Pasalnya, permasalahan utama terkait investasi di Indonesia adalah birokrasi, terutama di tingkat pemerintah daerah
"Jangan dari kalangan pengusaha lah, cari yang paham birokrasi dan diterima oleh pemerintah daerah saja. Supaya koordinasi lebih mudah dengan pemerintah daerah yang cenderung sulit diatur seperti kerajaan-kerajaan kecil setelah otonomi daerah berlaku," ujarnya.
Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta Presiden Joko Widodo memberikan pengusaha untuk menduduki kursi menteri atau kepala lembaga yang terkait dengan bidang ekonomi dan investasi.
Direktur Eksekutif Apindo Danang Girindrawardana menyebut kalangan pengusaha layak mengisi jabatan menteri atau kepala lembaga yang berkaitan dengan ekonomi, khususnya perdagangan dan investasi berbekal pemahaman mengenai seluk beluk dunia bisnis, termasuk diantaranya kendala dan potensi.
“Kami ingin empat atau lima kementerian dan lembaga [yang terkait dengan ekonomi dan investasi] itu ada unsur dari dunia usaha katanya saat ditemui di Jakarta, Selasa (15/10/2019).
Danang tak memberikan perincian kementerian-kementerian apa saja yang dianggap tepat dipimpin oleh kalangan pengusaha. Namun yang jelas dia menyebut, apabila kementerian dan lembaga terkait dengan ekonomi, khususnya perdagangan dan investasi dipimpin oleh kalangan pengusaha maka berbagai regulasi atau masalah perizinan yang menyangkut dunia usaha dapat dengan mudah dituntaskan.
"Mereka yang punya latar belakang dari dunia usaha [juga] dapat menentukan aturan yang perlu diterbitkan atau dicabut untuk kelancaran investasi," tegasnya.
