Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada seluruh personel keamanan untuk melakukan pengamanan dasar terhadap pejabat negara.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut perintah itu dikeluarkan Presiden tidak lama setelah penusukan yang dialami Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.
"Ketika kejadian kebetulan saya sedang bersama Presiden dan Pak Mensesneg, Presiden langsung memberi arahan agar semua pejabat sekarang ini dalam kondisi seperti ini untuk dilakukan pengamanan dasar," katanya di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (10/10/2019).
Menurutnya, sejak pemerintahan Jokowi, para menteri dan sejumlah pejabat lainnya enggan untuk dikawal ketat. Akan tetapi, setelah melihat insiden ini, pemerintah meyakini ancaman keamanan memang benar adanya dan dipersiapkan oleh kelompok tertentu.
"Apa yang terjadi di Pandeglang memperlihatkan itu. Bahwa, sel-sel jaringan itu ada. Dengan demikian, Presiden telah meminta kepada kita Setneg - Seskab untuk segera mengoordinasikan pengamanan terhadap pejabat negara," lanjutnya.
Namun, dia menyebutkan bahwa penguatan pengamanan tidak perlu berlebihan. “Pihak keamanan perlu lebih meningkatkan pengamanan saja,” kata Pramono.
Senada, Badan Intelijen Negara mendeteksi ada peningkatan ancaman keamanan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019.
Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan mengemukakan kondisi ini diantisipasi dengan meningkatkan keamanan termasuk kepada pejabat publik.
"Kita sudah deteksi memang menjelang dan saat pelantikan Presiden itu memang ada rencana seperti itu dari JAD [Jamaah Ansharut Daulah], sehingga memang harus kita tingkatkan [pengamanan]," katanya.
