Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

MPR Serap Aspirasi Publik Sebelum Putuskan Poin-Poin Amendemen

Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat 2019—2024 segera menindaklanjuti untuk melakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Ini sesuai dengan rekomendasi dari  periode sebelumnya.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 09 Oktober 2019  |  16:52 WIB
Pimpinan MPR memberikan keterangan pers usai rapat perdana di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/10/2019). - Bisnis/Jaffry Prabu Prakoso
Pimpinan MPR memberikan keterangan pers usai rapat perdana di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/10/2019). - Bisnis/Jaffry Prabu Prakoso

Bisnis.com, JAKARTA — Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat 2019—2024 segera menindaklanjuti untuk melakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Ini sesuai dengan rekomendasi dari  periode sebelumnya.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan bahwa sebelumnya pimpinan menugaskan terlebih dahulu badan pengkajian MPR untuk menyamakan persepsi antara partai politik dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Kemudian MPR membuka ruang kepada publik untuk memberi masukan terkait poin-poin rekomendasi yang salah satunya amendemen.

“Kami sadar keputusan apapun yang kami lakukan akan berimplikasi luar biasa bagi perjalanan bangsa ke depan. Sehingga kami harus cermat dan harus menyerap seluruh aspirasi yang ada dan berkembang di masyarakat,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Masukan dari masyarakat ini sekaligus membantah tudingan bahwa amendemen dilakukan untuk memperluas kewenangan MPR. Salah satunya agar presiden dipilih tidak lagi melalui pemilu.

Bambang menjelaskan bahwa MPR saat ini belum merinci dan mengambil keputusan apa saja yang bakal diamendemen.

“Karena kita akan secepat mungkin menimba dan menggali aspirasi masyarakat. Itu yang kita sampaikan terkait rekomendasi MPR yang lalu,” jelasnya. 

Sebelumnya Wakil Ketua MPR dari Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa pembahasan amendemen bisa saja melebar. Misalnya terkait seperti apa cara pertanggungjawaban presiden dalam melaksanakan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

“Bagaimana caranya kita meminta pertanggungjawaban kepada pelaksanaan GBHN kepada presiden dan seterusnya. Ini banyak kaitannya,” katanya, Senin (7/10/2019).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mpr amandemen
Editor : Akhirul Anwar
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top