Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah China mengisyaratkan akan membalas langkah Amerika Serikat (AS) menempatkan delapan perusahaan teknologi asal Negeri Tirai Bambu dalam daftar hitamnya.
Pada Senin (7/10/2019), pemerintahan Presiden AS Donald Trump memasukkan delapan perusahaan teknologi China ke dalam daftar hitam AS. Langkah ini diambil atas dasar tuduhan keterlibatan dalam pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas muslim di Xinjiang.
Menjawab pertanyaan soal balasan terhadap tindakan AS, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang mengatakan kepada wartawan untuk "tetap waspada".
Dia juga membantah tuduhan bahwa Pemerintah China telah melanggar hak asasi manusia di Xinjiang.
“Kami mendesak pihak AS untuk segera memperbaiki kesalahannya, menarik keputusan terkait dan berhenti mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok,” ujar Geng di Beijing pada Selasa (8/10/2019), seperti dilansir dari Bloomberg.
“China akan terus mengambil langkah kuat untuk secara tegas melindungi kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan nasional,” tambahnya.
Kedelapan perusahaan yang dimaksud di antaranya adalah produsen kamera pengawas Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. dan Zhejiang Dahua Technology Co., yang diketahui mengendalikan sepertiga pasar global untuk kamera pengintai.
Dalam daftar tersebut juga tercantum perusahaan rintisan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) SenseTime Group Ltd. dan AI Giant Megvii Technology Ltd., yang akan menggalang dana sekitar US$1 miliar dalam penawaran umum perdana di Hong Kong.
Kedua perusahaan yang didukung oleh raksasa e-commerce China, Alibaba Group Holding Ltd. itu, berada di garis depan ambisi China untuk mendominasi pasar AS selama beberapa tahun ke depan.
Pengumuman ini disampaikan bertepatan dengan dimulainya persiapan perundingan dagang antara AS dan China di Washington selama 2 hari pada 10-11 Oktober.
Seorang juru bicara Departemen Perdagangan AS mengatakan daftar hitam itu tidak terkait dengan negosiasi perdagangan.
Sementara itu, China telah mengonfirmasikan kehadiran Wakil Perdana Menteri Liu He untuk memimpin delegasi perunding dari negara ini sesuai dengan rencana.
