Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Jadi Kontroversi, Singapura Berlakukan UU 'Berita Palsu'

Singapura hari ini, Rabu (2/10/2019), mengesahkan Undang-Undang yang mencegah beredarnya berita palsu, menurut pengumuman negara.
Aprianto Cahyo Nugroho
Aprianto Cahyo Nugroho - Bisnis.com 02 Oktober 2019  |  11:25 WIB
Singapura - Reuters
Singapura - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA – Singapura hari ini, Rabu (2/10/2019), mengesahkan Undang-Undang yang mencegah beredarnya berita palsu, menurut pengumuman negara.

Dilansir Bloomberg, sejumlah pihak menganggap UU ini kontroversial karena banyak pigak khawatir UU akan digunakan oleh pihak berwenang untuk menekan kebebasan berbicara.

UU yang disebut sebagai UU Perlindungan dari Kepalsuan dan Manipulasi Online 2019 akan memungkinkan para menteri pemerintah memerintahkan adanya koreksi setelah adanya klaim yang salah atau menyesatkan, sedangkan materi yang bertujuan bukan untuk kepentingan publik akan dihapus.

Sebagai pusat regional bagi perusahaan teknologi, dengan Facebook Inc. dan Google memiliki kantor besar di negara ini, Singapura hanyalah satu dari banyak negara yang bergulat dengan cara merespons propaganda dan informasi palsu secara online.

Menjelang pemilihan umum, pemimpin partai oposisi baru Singapura khawatir undang-undang itu dapat digunakan untuk memberangus perbedaan pendapat, meskipun para menteri mengatakan undang-undang diperlukan untuk menangani penyebaran informasi yang salah yang dapat merusak kebebasan berbicara.

Setiap perusahaan yang ditemukan melanggar hukum dan menolak untuk mematuhi perintah korektif yang dikeluarkan oleh pemerintah terancam denda hingga S$1 juta (US$ 722.282), sementara individu dapat diancam dengan hukuman 10 tahun penjara.

Undang-undang baru ini sangat didukung oleh parlemen pada bulan Mei dengan 72 berbanding 9 suara.

Menurut keterbukaan informasi yang diterbitkan dalam lembaran pemerintah pada hari Selasa, Kementerian Komunikasi dan Informasi telah menunjuk Otoritas Pengembangan Media komunikasi dan informasi sebagai badan yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

singapura
Editor : M. Taufikul Basari
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top