Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah daerah Sumatra Barat (Sumbar) diingatkan menyiapkan skenario cadangan untuk memanfaatkan bangunan publik dan gedung swasta sebagai shleter seiring masih tingginya potensi bencana di wilayah ini.
Sekretaris Utama BNPB Harmensyah menyebutkan Sumatra Barat (Sumbar) telah mengalami gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 7,9 pada 30 September pada 10 tahun lalu.
Gempa yang berpusat 50 Kilometer barat laut Kota Padang itu telah mengakibatkan ribuan jiwa meninggal dunia dan kerusakan infrastruktur yang massif.
Potensi bencana ini masih mengancam Sumatra Barat. Untuk itu, Harmensyah meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan gedung-gedung publik maupun gedung milik swasta sebagai shelter jika keadaan terburuk terjadi.
"Sehubungan dengan risiko bahaya gempa dengan kategori tinggi, gedung dan bangunan publik dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas pendukung penanggulangan bencana," kata Harmen melalui pernyataan resmi, Senin (1/10/2019).
Menurutnya, Pemda Sumbar dapat belajar dari Pemda Bali dimana di kawasan wisata itu pemerintah lokal telah membuat nota kesepahaman dengan dunia usaha. Pada kawasan hotel-hotel dan bangunan publik di Bali telah menyiapkan shelter tsunami.
Hunian sementara atau biasa disebut dengan shelter adalah kebutuhan utama pasca bencana. Bangunan ini dapat berfungsi ganda yang dapat digunakan untuk evakuasi pengungsi saat bencana terjadi.
"Shelter buatan yang sudah ada [di Sumbar saat ini] agar dirawat dan dikelola dengan baik. Pemerintah perlu memiliki database shelter, seperti daya tampung, fasilitas, atau pun aksesibilitas. Lalu database tersebut harus bisa diakses oleh masyarakat sehingga mereka dapat memetakan shelter mana yang terdekat dari posisi dia berada," katanya.
Harmen juga mengingatkan agar Pemda menginventaris shelter alami. Pada shelter yang tercipta akibat fenomena alam itu Pemda harus memperhatikan kemudahaan menuju lokasi maupun fasilitas pendukung kehidupan darutat yang diperlukan.
"Apabila telah memiliki shelter ini, perlu diperhatikan aksesibilitasnya, seperti tangga, tali atau jalur evakuasi," katanya.
Lebih lanjut ia juga meminta Pemda melakukan sosialisi yang efektif. Keberadaan shelter harus dipahami oleh masyarakat secara luas. Kepentingannya, pada saat keadaan darurat terjadi masyarakat dapat mengakses titik terdekat yang mungkin mereka jangkau.