Di Sidang Umum PBB, Mahathir Kritik Sanksi AS atas Iran

Mahathir menilai perlu ada hukum internasional yang mengatur penerapan sanksi
Iim Fathimah Timorria
Iim Fathimah Timorria - Bisnis.com 28 September 2019  |  17:31 WIB
Di Sidang Umum PBB, Mahathir Kritik Sanksi AS atas Iran
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengikuti pertemuan Asean Leaders Gathering di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10/2018). - ANTARA/Afriadi Hikmal

Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mendesak negara dunia untuk lebih menahan diri dalam penerapan sanksi. Ia juga melayangkan kritik terhadap sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap Iran yang mengakibatkan berbagai negara sulit menjalin bisnis dengan Teheran.

"Kami tidak tahu atas dasar hukum apa sanksi dilayangkan. Tampaknya ia lebih seperti privilese yang dimiliki oleh [negara] yang kaya dan kuat," kata Mahathir kala menyampaikan pidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti dikutip Channel News Asia, Sabtu (28/9/2019).

Menurutnya, sanksi tidak bisa diterapkan tanpa landasan hukum. Ia pun mengharapkan adanya payung hukum yang mengatur penerapan sanksi.

"Faktanya, ketika sanski dijatuhkan pada sebuah negara, negara lain juga terimbas sanksi tersebut. Malaysia dan banyak negara lain harus rela kehilangan pasar yang besar ketika Iran memperoleh sanksi," imbuhnya.

Iran memang tengah didera berbagai sanksi dari AS usai Donald Trump memilih menarik diri dari perjanjiaj nuklir JCPOA yang disepakati pada 2015 silam. Dalam perjanjian yang teken oleh Iran bersama lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB ditambah Jerman, Iran diwajibkan untuk membatasi pengayaan uranium sampai 3,67 persen.

Kendati demikian, Trump memilih menarik diri dari perjanjian tersebut dengan dalih bahwa klausa yang tercantum di dalamnya merupakan sebuah bencana dan komitmen Iran dinilai tidak bisa dipegang.

AS pun memutuskan untuk kembali menerapkan sanksi atas Iran. Sanksi-sanksi ini juga menyasar entitas bisnis dan negara yang bertransaksi dengan negara pimpinan Hassan Rouhani tersebut.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
malaysia

Sumber : Channel News Asia

Editor : Andhika Anggoro Wening

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top