Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Jokowi Hadapi Situasi Sulit

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko meminta masyarakat dan mahasiswa yang berunjuk rasa tetap mengedepankan sopan santun dengan tidak menghina Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
JIBI
JIBI - Bisnis.com 25 September 2019  |  09:34 WIB
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pekanbaru, Riau, Senin (16/9/2019). Presiden menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk turut berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan karhutla serta mengintensifkan upaya penegakan hukum bagi perusahaan dan perorangan yang melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan. - ANTARA/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pekanbaru, Riau, Senin (16/9/2019). Presiden menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk turut berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan karhutla serta mengintensifkan upaya penegakan hukum bagi perusahaan dan perorangan yang melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan. - ANTARA/Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko meminta masyarakat dan mahasiswa yang berunjuk rasa tetap mengedepankan sopan santun dengan tidak menghina Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Menurut dia, Jokowi saat ini sedang menghadapi banyak masalah.

"Harapan saya kita harus punya empati seperti itu. Janganlah, presiden yang menghadapi situasi yang tidak mudah ditambah lagi dengan hal-hal seperti itu. Tulisan-tulisan itu harus mencerminkan bangsa yang beradab," katanya di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Menurut Moeldoko, Jokowi saat ini sedang memikirkan semua permasalahan yang terjadi di Indonesia. Mulai dari kondisi keamanan di Papua hingga kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan.

"Menghadapi Papua penuh keprihatinan, menghadapi karhutla penuh keprihatinan," ujarnya.

Terkait protes mahasiswa dan masyarakat terhadap sejumlah peraturan, Moeldoko mengatakan pemerintah dan DPR sudah sepakat menunda pengesahan empat rancangan atau revisi undang-undang.

"Yang perlu dipahami oleh teman-teman semuanya bahwa pemerintah saat ini sepakat dengan DPR untuk mengkaji lebih jauh tentang revisi UU KUHP, berikutnya RUU Pertanahan, berikutnya RUU Pemasyarakatan, dan lain-lain," ujarnya.

 

 

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi Karhutla revisi uu kpk RKUHP

Sumber : Tempo.Co

Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top