Papua Bergolak, Ini Isi Aspirasi Politisi Papua ke Jokowi

Ferdinando mengingatkan soal pengalaman Aceh, provinsi yang juga pernah berjuang untuk merdeka dari Indonesia dan negara membuka ruang dialog.
Yodie Hardiyan
Yodie Hardiyan - Bisnis.com 24 September 2019  |  14:13 WIB
Papua Bergolak, Ini Isi Aspirasi Politisi Papua ke Jokowi
Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya melakukan sejumlah pengaturan lalu lintas di sekitar Istana Negara untuk mengantisipasi kegiatan Upacara 17 Agustus 2019. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA--- Sejumlah politisi Papua datang ke Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (24/9/2019) membahas perkembangan terkini di Papua.

Politisi yang bekerja untuk DPRD Papua dan DPRD Papua Barat itu menemui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Dalam kesempatan itu, mereka menyampaikan sejumlah aspirasi yang diharapkan disampaikan ke Presiden Joko Widodo.

Salah satu politisi Papua dari DPRD Kabupaten Maybrat Ferdinando Solosa mengharapkan pemerintah membuka dialog dengan tokoh Papua yang memiliki ideologi konfrontatif atau bersebrangan seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Dialog itu juga diharapkan melibatkan pihak ketiga.

Ferdinando mengingatkan soal pengalaman Aceh, provinsi yang juga pernah berjuang untuk merdeka dari Indonesia dan negara membuka ruang dialog.

"Dalam dialog [pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka] itu difasilitasi oleh Finlandia, artinya ada kelompok independen yang memfasilitasi sehingga tidak ada kecurigaan di antara kita," katanya.

Dialog itu diharapkan dapat menghasilkan hasil yang komprehensif dan dapat merespon harapan semua pihak di Papua. Di samping itu, Ferdinando juga berharap pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah dapat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.

"Pihak yang berseberangan ini bisa menyampaikan apa yang menjadi harapan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka selama ini, apa yang menjadi maunya rakyat Papua. Otonomi khusus yang dikasih tidak secara menyeluruh implementasinya. Ini [otonomi khusus] juga menjadi persoalan yang akan disampaikan dalam forum dialog itu," kata Ferdinando.

Sementara itu, Moeldoko menyatakan akan menyampaikan masukan dari DPRD Papua dan DPRD Papua Barat itu kepada Presiden Jokowi. Moeldoko berharap stabilitas daerah dapat dijaga karena itu dapat mempengaruhi stabilitas nasional.

Dia menyatakan pemerintah akan memikirkan mengenai usulan dialog antara pemerintah dan gerakan kemerdekaan Papua.

"Pada dasarnya jalan dialog adalah jalan kemanusiaan, jadi semua dari kita semua ingin untuk dialog yang terbaik, bermartabat, untuk mencapai kemanusiaan yang tertinggi sehingga tidak ada satupun dari kita yang merasa terpinggirkan, tidak didengar," kata Moeldoko.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
papua, papua barat, organisasi papua merdeka

Editor : Hendra Wibawa

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top