Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Sempat Ricuh, Mahasiswa Bobol Pagar DPR

Ribuan mahasiswa masih bertahan di Jalan Gatot Subroto tepat di depan halaman depan Gedung DPR. Hingga kini aksi masih berlangsung. Polisi perseragam lengkap masih terus berjaga di depan mahasiswa.
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 23 September 2019  |  21:42 WIB
Suasana demonstrasi mahasiswa di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (23/9/2019) - Bisnis / Rayful Mudassir
Suasana demonstrasi mahasiswa di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (23/9/2019) - Bisnis / Rayful Mudassir

Bisnis.com, JAKARTA – Unjuk rasa mahasiswa di Gedung DPR RI pada Senin (23/9/2019) malam sempat ricuh. Pagar tembok di sisi samping pintu DPR sempat dibobol. Polisi segera membendung aksi ini hingga kembali kondusif.

Ribuan mahasiswa masih bertahan di Jalan Gatot Subroto tepat di depan halaman depan Gedung DPR. Hingga kini aksi masih berlangsung. Polisi perseragam lengkap masih terus berjaga di depan mahasiswa.

Aksi ini sempat beberapa kali ricuh. Terakhir, mahasiswa berusaha membobol pagar dan pintu utama. Namun dari sejumlah upaya, aparat kepolisian langsung membendung langkah tersebut.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, aparat terlihat cukup menjaga sikap. Sepanjang orasi mahasiswa dan desakan masuk ke lingkungan DPR, polisi hanya memasang barikade menghalau usaha tersebut.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono bahkan sempat terdesak oleh kawanan mahasiswa. Pasalnya Kapolda memantau langsung unjuk rasa sejak sore hari. beberapa kali lemparan kemasan minuman sempat diarahkan kepadanya, namun dihalau pasukan pengawalan.

Demo mahasiswa itu untuk menolak sejumlah Rancangan Undang-undang sedang digodok DPR RI dan Pemerintah. Beberapa diantaranya seperti RUU Pertanahan, Revisi UU KPK, RUU Permasyarakatan, dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Sejumlah pasal di RKUHP mengundang kritik dan protes dari sejumlah kalangan. Pun begitu, Presiden Joko Widodo dan DPR sepakat menunda pengesahan RKUHP yang direncanakan bakal paripurna pada Selasa (24/9/2019).

Beberapa pasal kontroversial dalam RKUHP dimaksud seperti pasal penghinaam presiden dan wakil presiden, pasal perzinahan, pasal aborsi, pasal kohabitasi atau kumpul kebo hingga pasal tentang korupsi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

revisi uu kpk
Editor : M. Taufikul Basari
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top