Bisnis.com, JAKARTA - Israel dilaporkan telah menanam perangkat alat komunikasi seluler di dekat Gedung Putih dan sejumlah tempat lainnya untuk memata- matai kegiatan pemimpin negara itu selama dua tahun terakhir, menurut sebuah laporan dari Politico yang mengutip tiga mantan pejabat Amerika Serikat (AS).
Perangkat pengawasan miniatur mirip menara telekomunikasi itu bertujuan mengumpulkan informasi, termasuk konten panggilan telepon.
Pemerintah AS menyimpulkan bahwa para agen Israel kemungkinan besar menempatkan peralatan itu untuk memata-matai Donald Trump dan rekan-rekannya, menurut situs web berita itu seperti dikutip Theguardian.com, Jumat (13/9/2019).
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak tuduhan itu dan menyebutnya sebagai "kebohongan terang-terangan".
Dia mengatakan negara itu memiliki komitmen sejak lama untuk tidak terlibat dalam operasi intelijen di AS.
Dalam artikel itu, menurut salah satu dari tiga mantan pejabat intelijen dan keamanan nasional AS, Trump tidak menyampaikan protes kepada negara sekutunya tersebut. Trump tercatat sebagai presiden paling pro-Israel dalam sejarah.
Baca Juga
"Reaksinya ... sangat berbeda dari yang seharusnya dalam pemerintahan [Obama] terakhir," kata seorang mantan pejabat intelijen senior itu.
Donald Trump membuat perhitungan yang berbeda dari pemerintahan Presiden Obama terkait kegiatan mata-mata tersebut.
Akan tetapi, Theguardian tidak dapat segera memverifikasi laporan itu, yang muncul ketika Netanyahu berjuang untuk bertahan secara politik sebelum pemilihan umum minggu depan.
Dikatakan, FBI dan agen-agen lain menggunakan analisis forensik terperinci dari perangkat yang dikenal sebagai StingRays tersebut. Alat itu menjadi penghubung para agen-agen Israel.
"Sangat jelas bahwa Israel bertanggung jawab," kata seorang pejabat senior intelijen seperti dikutip.
Pada Selasa (10/9/2019), Netanyahu mengumumkan akan mencaplok sepertiga dari wilayah Tepi Barat yang diduduki jika memenangkan pemilihan umum kembali.
Dia kemudian mendapat kecaman dari Palestina, negara-negara Arab, PBB dan Uni Eropa.
