Jokowi Bakal Kaji Pemekaran 2-3 Wilayah Papua

Bisnis.com, JAKARTA--- Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah bakal mengkaji pemekaran 2-3 wilayah di Pulau Papua.

Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi dalam pertemuan dengan 61 perwakilan masyarakat Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Dalam kesempatan itu, perwakilan masyarakat Papua yang diundang ke Istana, Abisai Rollo, menyatakan harapannya supaya pemerintah melakukan pemekaran provinsi lima wilayah adat di Provinsi Papua dan Papua Barat.

"Saya iya (setuju pemekaran) tapi mungkin tidak 5 (wilayah adat) dulu. Mungkin kalau nggak 2 ya 3 (wilayah)," kata Jokowi.

Jokowi menyatakan pemekaran itu membutuhkan kajian. Menurutnya, undang-undang yang ada mendukung rencana pemekaran tersebut.

"Dan saya memang ingin ada dari bawah usulan itu (pemekaran wilayah). Bukan dari keinginan kita, tapi dari bawah (dari masyarakat)," kata Jokowi.

Seperti diketahui, dalam pertemuan dengan Jokowi, perwakilan masyarakat Papua mengajukan 9 permintaan. Permintaan itu antara lain pemekaran provinsi lima wilayah adat di Provinsi Papua dan Papua Barat, pembentukan Badan Nasional Urusan Tanah Papua, penempatan perwakilan Papua di jabatan eselon 1 dan 2 di Kementerian dan LPMK.

Selain itu, permintaan lainnya adalah pembangunan Asrama Nusantara di seluruh kota studi dan menjamin keamanan seluruh mahasiswa Papua, revisi Undang-undang Otonomi Khusus dalam Program Legislasi Nasional 2020.

Selain itu penerbitan Instruksi Presiden untuk pengangkatan Aparat Sipil Negara bagi tenaga honorer di Papua, percepatan penyelesaian Palapa Ring Timur di Papua, pengesahan Lembaga Adat Perempuan dan Anak Papua serta pembangunan Istana Presiden di Papua

Dalam pertemuan yang diikuti oleh lebih dari 60 orang itu, Abisai merupakan perwakilan masyarakat Papua yang lebih banyak berbicara kepada Presiden.

Dalam acara itu, Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.