Gerindra Usul Jokowi dan Menteri Berkantor di Papua

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade mengusulkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan jajaran kabinetnya segera berkantor di Papua, menyusul kerusuhan yang tak kunjung selesai di sana.
JIBI
JIBI - Bisnis.com 31 Agustus 2019  |  09:07 WIB
Gerindra Usul Jokowi dan Menteri Berkantor di Papua
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberi hormat kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri saat hadir pada pembukaan Kongres V PDIP di Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019). - ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade mengusulkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan jajaran kabinetnya segera berkantor di Papua, menyusul kerusuhan yang tak kunjung selesai di sana.

"Sebagai pemenang lebih 90 persen di Papua dalam pilpres 2019, tentu bisa menyejukkan susana di Papua. Apalagi kalau bapak blusukan naik motor bersama Ibu Iriana," ujar Andre Rosiade saat dihubungi pada Jumat (30/8/2019).

Aksi demo susulan menolak rasisme yang terjadi di sejumlah wilayah di Papua, beberapa hari belakangan, berlangsung anarkis. Buntut dari peristiwa ini, kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) yang berada di Jalan Raya Abepura hangus dibakar, kemarin.

Dua hari lalu, kerusuhan juga pecah di Deiyai. Akibat insiden itu, tercatat tiga orang meninggal yakni dua warga sipil dan seorang anggota TNI AD.

Demo besar-besaran di sejumlah tempat di Papua ini terjadi sebagai imbas dari aksi rasisme di Surabaya dan Malang, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Hingga kemarin malam, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi masih berada di luar kota. Mereka menonton pertunjukan wayang kulit bersama warga di Alun-alun Purworejo, Jawa Tengah, Kamis (29/8/2019) malam.

Sebelum menonton wayang, Jokowi sempat memerintahkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kepala Polri, Kepala BIN dan Panglima TNI mengambil tindakan tegas kepada pelaku onar di Jayapura, Papua. 

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai pernyataan tersebut tidak cukup. Menurutnya, Presiden Jokowi perlu melakukan langkah-langkah luar biasa dalam situasi darurat di Papua seperti sekarang ini.

"Presiden perlu mengambil langkah-langkah yang luar biasa, karena persoalan ini bukan persoalan kecil. Dan kalau itu dianggap kecil, salah," ujar Fahri Hamzah lewat keterangannya, Jumat (30/8/2019).

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
papua, Jokowi, gerindra

Sumber : Tempo.Co

Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top