Bisnis.com, JAKARTA – Koalisi partai pengusung Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin terus membahas kemungkinan bertambahnya pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi 8 atau 10. Sementara berdasarkan undang-undang, jatah kursi hanya 5.
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (Sekjen PPP) Arsul Sani menyebutkan ada dua pandangan soal pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang baginya ekstrem. Pandangan pertama menilai penambahan sebagai ikhtiar partai bagi-bagi jabatan.
“Dari sudut ekstrem yang lain juga, bahwa memang MPR sebagai lembaga permusyawaratan itu kan dibutuhkan sekarang ini ya untuk hal-hal yang sifatnya bukan politik praktis,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/8/2019).
Mengingat MPR lebih dari sekadar kepentingan politik Arsul menjelaskan bahwa semua partai harus mendapat posisi pimpinan agar sama. Tujuannya agar pembahasan masalah-masalah kenegaraan lebih kondusif.
Apabila semua partai sepakat penambahan pimpinan, pertanyaan selanjutnya adalah kursinya 8 atau 10. Jika 8 ada yang tidak dapat jatah, kalau 10 semua rata.
Koalisi Jokowi berdasarkan pertemuan para sekjen beberapa hari lalu membuka wacana ini. Mereka membahas setelah masing-masing partai bertemu partai di luar pengusung.
Dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto contohnya. Arsul menuturkan bahwa Prabowo menyambut baik meski ada sisi positif dan negatifnya.
Meski begitu, koalisi Jokowi masih belum mengambil kesimpulan apakah akan setuju menambah kursi pimpinan atau tidak. Mereka khawatir ada yang cari muka.
“Jangan-jangan kita mau 10 tapi ada juga fraksi yang tidak mau karena misalnya ingin lebih populer di mata publik, mengatakan ini bagi-bagi jabatan kami ga mau ikut. Kan tidak bisa dipaksa juga kalau tidak mau ikut dapat pimpinan MPR,” jelas Arsul.
