Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Penanganan Kasus Suap Melambat, Kejagung Didesak Periksa Kajati Papua

Ketua DPP KNPI, Wellem Ramandei menilai bahwa Heffinur lambat dalam menangani perkara dugaan tindak pidana suap sebesar Rp42 miliar yang kini diduga melibatkan Bupati Waropen Yeremias Bisay. Padahal, menurutnya, perkara tersebut kini sudah naik ke tahap penyidikan, namun Bupati Waropen tidak kunjung diperiksa terkait kasus gratifikasi itu.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com 14 Agustus 2019  |  00:16 WIB
Logo Kejaksaan RI di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta. - Bisnis/Samdysara Saragih
Logo Kejaksaan RI di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta. - Bisnis/Samdysara Saragih

Bisnis.com, JAKARTA – DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mendesak Jaksa Agung H.M Prasetyo dan Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAMwas) untuk memeriksa Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Heffinur.

Ketua DPP KNPI, Wellem Ramandei menilai bahwa Heffinur lambat dalam menangani perkara dugaan tindak pidana suap sebesar Rp42 miliar yang kini diduga melibatkan Bupati Waropen Yeremias Bisay. Padahal, menurutnya, perkara tersebut kini sudah naik ke tahap penyidikan, namun Bupati Waropen tidak kunjung diperiksa terkait kasus gratifikasi itu.

“Kami mendesak Kejaksaan Agung untuk segera memanggil Kajati Papua terkait lambatnya kasus ini dan Bupati tidak kunjung diperiksa,” tuturnya, Selasa (13/8/2019).

 Menurutnya, kendati perkara tindak pidana suap tersebut sudah naik ke tahap penyidikan, namun Jaksa penyidik belum juga menetapkan satu pun sebagai tersangka. Dia meminta agar Kejaksaan melakukan gelar (ekspose) perkara dalam rangka menetapkan tersangka.

“Penetapan tersangka bagi kepala daerah maupun bupati baru dapat dilakukan setelah gelar perkara atau ekspose di Kejagung,” katanya.

Dia berpandangan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Waropen tidak sedikit. Bahkan menurutnya, kasus tersebut sering melibatkan arapatur daerah.

Menurut Wellem, pemeriksaan Bupati Waropen itu dinilai dapat menjadi pintu masuk bagi Kejaksaan untuk mengungkap seluruh kasus korupsi serta gratifikasi yang selama ini terjadi di Kabupaten Waropen.

“Kasus korupsi di Kabupaten Waropen ini sudah cukup banyak, terutama yang melibatkan pejabat di sana (Waropen) tapi kelihatan sekali penegakan hukumnya sangat lemah,” ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Kejaksaan Agung
Editor : M. Taufikul Basari
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top