Bisnis.com, JAKARTA — Partai Demokrat secara resmi belum memutuskan antara menjadi koalisi atau oposisi pemerintahan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin. Akan tetapi kecenderungan ingin bergabung.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan bahwa komunikasi terus berlangsung dengan partai pengusung Jokowi-Amin, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
“Secara formal belum ya. Tetapi dari hasil lobi-lobi kita kan komunikasi terus,” katanya saat dihubungi wartawan, Selasa (13/8/2019).
Syarief menjelaskan bahwa komunikasi informal dengan PDIP dilakukan bersama kader-kader yang memiliki akses dengan kepengurusan. Bahkan juga di legislatif.
“Sangat positif [tanggapannya] karena kebersamaan untuk membangun bangsa ini kan kita sepakati bersama. Kan akan lebih bagus kalau kita bersama-sama membangun bangsa untuk kepentingan rakyat,” jelasnya.
Meski berharap bisa gabung di pemerintahan, semua keputusan Partai Demokrat diterima atau tidak ada di tangan Jokowi-Amin. Partai berlambang mercy ini mencoba terus melakukan pendekatan.
Baca Juga
“Kita tidak bicara soal ada peluang atau tidak ada peluang. kita harus melihat masalah chemistry atau persamaan. Kalau itu dapat dibangun, berarti dua-duanya kita cocok. Di samping chemistry, kita lima tahun ke depan kebersamaan itu penting dibangun,” ucapnya.
Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean sebelumnya mengatakan bahwa partainya ingin aktif membantu pemerintahan dalam menghadapi tantangan dan menyelesaikan masalah-masalah secara kebangsaan. “Jadi kalau ditanya kemana arah politik partai Demokrat, ya arahnya adalah untuk memperkuat pemerintahan Pak Jokowi ke depan,” ujarnya, Senin (12/8).
Ferdinand menjelaskan bahwa sikap tersebut dikembalikan kepada Jokowi-Amin karena mereka pemegang hak untuk menerima atau tidak sebagai koalisi. Dia menyebut, Partai Demokrat siap apabila diajak bergabung ke dalam koalisi pemerintahan 5 tahun ke depan.
Soal keputusan resmi, Ferdinand menyatakan akan disampaikan langsung oleh ketua umum. “Namun akan disampaikan secara resmi pada saat yang tepat nanti baik oleh Ketua Umum langsung atau oleh Sekretaris Jenderal ,” jelasnya.
