Kabar24.com, JAKARTA — Presiden terpilih Joko Widodo harus mempertimbangkan secara matang kabinet yang akan dipilih pada periode 5 tahun mendatang.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil mengatakan bahwa presiden semestinya memilih menteri yang tidak rangkap jabatan, di kabinet dan menjadi pengurus partai politik.
“Bila ketua umum sebuah parpol menjabat sebagai menteri, alangkah baiknya jabatan sebagai ketua parpol ditinggalkan, walaupun secara yuridis hal tersebut tidak diatur,” ujarnya Nasir dikutip dari keterangan resmi di situs DPR, Selasa (13/8/2019).
Alasannya, dia menuturkan menteri yang dipilih harus fokus pada tugas yang dibebankan untuk membantunpemerintahan.
Bila seorang ketua parpol atau pengurus teras parpol yang dipilih oleh Presiden Jokowi untuk menduduki posisi menteri dalam kabinet kerjanya, harus lebih mendahulukan tugas utamanya sebagai menteri dan tidak teralihkan fokusnya dengan tugas yang ada di partainya.
Di sisi lain, Nasir juga menyampaikan agar sebuah partai politik bisa mempersiapkan setiap kadernya untuk memiliki landasan profesional dalam menjalakan tugas.
Baca Juga
Dia menuturkan menteri yang diusulkan harus memiliki kemampuan tinggi dan kekuatan moral yang dapat mengarahkan dirinya dan menjadi dasar dalam menjalakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
“Partai politik memang harus mempersiapkan orang-orang seperti ini, orang yang memiliki kemampuan tinggi, kemudian memiliki landasan moral dimana moral itu mengarahkannya dan menjadi dasar pijakannya untuk bergerak.”
