Bisnis.com, JAKARTA - Sidang lanjutan perkara dugaan suap proyek kerja sama Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU MT) Riau-1 akan digelar kembali di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin (12/8/2019).
Rencananya, Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan satu saksi untuk terdakwa mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir.
"Sepertinya saksi hanya Pak SN [Setya Novanto]," ujar Jaksa KPK Lie Putra Setiawan, Minggu (11/8/2019).
Mantan Ketua DPR Setya Novanto yang kini mendekam dipenjara terkait kasus proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) akan diminta kesaksiannya seputar kasus tersebut.
Nama Novanto sendiri muncul dalam dakwaan Sofyan Basir setidaknya lebih dari sepuluh kali. Kaitannya dengan Sofyan adalah termasuk soal sejumlah pertemuan dan pengawalan proyek PLTU MT Riau-1.
Pertemuan antara Novanto, Sofyan, mantan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih dan mantan Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Supangkat Iwan Santoso digelar di rumah Novanto pada medio 2016.
Baca Juga
Dalam pertemuan itu, Novanto meminta proyek PLTGU Jawa III kepada Sofyan untuk diberikan kepada Johannes Budisutrisno Kotjo, selaku salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd.,.
Hanya saja, Sofyan ketika itu menjawab bahwa PLTGU Jawa III sudah ada kandidat calon perusahaan yang akan mendapatkan proyek dan malah mengarahkan Novanto untuk mencari proyek pembangkit listrik lainnya.
Pada kasus ini pula, Novanto yang mengenalkan Kotjo dengan Eni dan meminta agar Eni mengawal proyek PLTU MT Riau-1 yang tengah dibidik Kotjo. Dalam prosesnya, terjadi sejumlah pertemuan antara Kotjo, Eni dan direksi PLN guna membahas proyek tersebut.
Peran Novanto, yang menjembatani kepentingan Kotjo tersebut nantinya akan diguyur imbalan US$6 juta atau sebesar 24% dari 2,5% fee Kotjo sebesar US$25 juta dari nilai proyek US$900 juta.
Dalam kasus ini, Eni Saragih dan Kotjo sudah lebih dulu divonis bersalah. Eni terbukti menerima suap senilai Rp4,75 miliar dari Kotjo.
Sementara Sofyan Basir didakwa telah melakukan pemufakatan jahat dengan memfasilitasi pertemuan antara Eni Saragih, eks-Sekjen Golkar Idrus Marham dan Johannes B. Kotjo dengan jajaran direksi PLN.
Hal itu bertujuan untuk mempercepat proses kesepakatan Independent Power Producer (IPP) PLTU Riau-1 antara PT PJB Investasi (PJBI), BNR, dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC).
Padahal, Sofyan Basir mengetahui bahwa Eni Saragih dan Idrus Marham akan mendapat sejumlah uang atau fee sebagai imbalan dari Johannes Kotjo atas proyek tersebut.
Dalam dakwaan, Sofyan juga memerintahkan mantan Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Supangkat Iwan Santoso untuk senantiasa mengawasi proses kontrak proyek PLTU MT Riau-1, menyusul permintaan Eni Saragih kepada keduanya agar Johannes Kotjo bisa segera mendapatkan proyek PLTU MT Riau-1 tersebut.
