Bisnis.com, JAKARTA – Jelang Joko Widodo dilantik menjadi presiden periode kedua, beberapa partai mengembuskan beberapa isu. Salah satunya agar jaksa agung selanjutnya bukan dari partai.
Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Johnny G Plate mengatakan bahwa ada pihak yang ingin memengaruhi Jokowi dalam menentukan pembantunya. Khususnya untuk jaksa agung.
“Saat ini mulai kelihatan bahwa ada berbagai pihak yang mencoba memberikan tekanan pada Presiden dengan membuat teori konspirasi dan berita yang tidak didukung data bahkan jauh dari realita,” katanya melalui pesan instan, Jumat (2/8/2019.
Johnny menjelaskan bahwa cara seperti ini tidak menghormati hak presiden terpilih membentuk kabinet. Ini bahkan akan melemahkan demokrasi.
Menurutnya, posisi jaksa agung sama seperti jabatan menteri yang ditunjuk melalui kekuatan politik. Mereka memiliki kedudukan setara.
“Jaksa agung sebagai pembantu presiden juga mempunyai kedudukan yang sama namun dalam melaksanakan tugasnya hanya mengacu pada hukum,” jelasnya.
Johnny mengingat kepada semua bahwa keputusan dan mengangkat anggota kabinet adalah hak sepenuhnya presiden dan wakil presiden. Dia berharap Jokowi-Amin memiliki keleluasaan yang luas dalam menentukan anggota kabinet dan tidak ada tekanan dari pihak manapun juga.
“Sehingga bisa membentuk kabinet yang efisien dan efektif sesuai harapan Pak Jokowi. Dalam kaitan dengan jabatan Jaksa Agung,” jelasnya.
Sebelumnya beberapa partai seperti PDIP dan PKS secara tegas menginginkan agar jaksa agung adalah orang non partai. Saat ini jabatan tersebut diduduki oleh Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Nasdem.
Partai yang diketuai Surya Paloh ini dikabarkan kembali mengincar posisi tersebut.
.jpg?w=300&h=221)
