Fahri Hamzah Ajukan Penyitaan Aset 5 Petinggi PKS Senilai Rp30 Miliar

Fahri Hamzah melalui kuasa hukumnya, Mujahid A Latief, menyampaikan Surat Permohonan Sita Aset dan Daftar Objek Sita kepada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (22/7/2019).
Newswire
Newswire - Bisnis.com 23 Juli 2019  |  08:09 WIB
Fahri Hamzah Ajukan Penyitaan Aset 5 Petinggi PKS Senilai Rp30 Miliar
Politisi Fahri Hamzah tiba untuk menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus), Polda Metro Jaya (PMJ), Jakarta, Senin (19/3/2018). - ANTARA/Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA - Fahri Hamzah melalui kuasa hukumnya, Mujahid A Latief, menyampaikan Surat Permohonan Sita Aset dan Daftar Objek Sita kepada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (22/7/2019).

"Sudah kita ajukan. Suratnya telah kita ajukan, silakan dibaca. Ini judul suratnya perihal permohonan sita eksekusi," kata Mujahid di PN Jakarta Selatan, Senin (22/7/2019).

Surat tersebut ditujukan untuk menyita aset lima orang pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yakni Abdul Muiz Saadih, Hidayat Nur Wahid, Surahman Hidayat, Mohamad Sohibul Iman dan Abdi Sumaithi.

"Jadi yang kami ajukan permohonan sita eksekusi adalah berupa tanah dan bangunan yang dimiliki oleh termohon kasasi lima orang itu. Ada juga barang-barang bergerak, berupa kendaraan," ujar Mujahid.

Dijelaskan bahwa secara nominal, terdapat sebanyak delapan aset berupa tanah, bangunan, gedung, dan kendaraan bermotor.

Menurut Mujahid, setidaknya ada Rp30 miliar nilai aset dari lima kader PKS itu yang harus disita.

"Harapan kami dengan jumlah itu bisa, kan angkanya Rp30 miliar," kata dia.

Mujahid berharap penetapan eksekusi yang berisi perintah ketua Pengadilan Negeri kepada panitera dan juru sita untuk menjalankan eksekusi bisa cepat dikeluarkan agar lelang aset para tergugat juga segera bisa dilakukan.

"Harapan kami ini harus cepat, kalau boleh berandai-berandai secara sukarela ini kan sudah selesai dari dulu. Saya kalau boleh istilahkan yang dulu mereka bilang ada 'pembangkangan', maka ini juga saya sebutnya ada satu pembangkangan terhadap putusan pengadilan," tutup Mujahid.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pks, fahri hamzah

Sumber : Antara

Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top