1. Ma’ruf Amin Siap Melepas Sarung dan Bercelana Panjang
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin mengatakan bisa tampil beda setelah resmi dilantik sebagai wakil presiden 2019-2024.
Amin menyatakan siap jika harus melepas sarungnya dan memakai celana saat bertugas.
Baca selengkapnya di sini.
2. Mabes Polri: Komandan Dipanah, Personel Brimob Terpancing Lakukan kekerasan di Kampung Bali
Mabes Polri menyampaikan sejumlah penjelasan terkait kerusuhan yang terjadi pada 21-22 Mei 2019. Penjelasan termasuk kasus aksi kekerasan personel Brimob di Kampung Bali pada 23 Mei yang sempat viral.
Disebutkan bahwa personel Brigade Mobile diduga melakukan penyiksaan dan kekerasan terhadap massa aksi di Kampung Bali, Jakarta Pusat, pada 23 Mei 2019 pagi hari lantaran terpicu kejadian saat komandannya dipanah ketika melakukan pengamanan.
Baca selengkapnya di sini.
3. Ahok Jajal MRT, Berdiri di Gerbong Sambil Pegang Gantungan
Basuki Tjahaja Purnama (BTP) berkesempatan untuk mencoba moda transportasi MRT Jakarta didampingi anaknya Nicholas.
Momen itu dibagikan oleh Ahok melalui akun instagram hari ini Jumat (5/7/2019). Ada tujuh foto yang diunggah. Mulai dari naik eskalator stasiun, bersalaman dengan warga di stasiun dan penumpang di dalam gerbong.
Baca selengkapnya di sini.
4. Ada Kerancuan Pemahaman Soal Oposisi dalam Politik Indonesia
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai banyak partai politik tidak paham konsep koalisi dan oposisi dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, sehingga sikap politik mereka terkesan "tarik ulur".
"Yang di dalam dan di luar pemerintahan itu tidak punya konsep tentang apa itu koalisi dan oposisi dalam presidensialisme sehingga mereka bingung. Dalam presidensialisme tidak ada oposisi, karena yang beroposisi dalam presidensialisme adalah parlemen," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (5/7/2019).
Baca selengkapnya di sini.
5. DPR RI Tertarik Ide Rekapitulasi Elektronik KPU
Komisi Pemililhan Umum berencana menerapkan rekapitulasi elektronik pada pemilihan umum kepala daerah 2020. Wacana ini akan dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah.
Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mardani Ali Sera mengatakan bahwa legislatif segera membuat rapat dengar pendapat bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait evaluasi proses pelaksanaan pemilu serentak.
Baca selengkapnya di sini.
