Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap akan lebih leluasa menyusun kabinet di periode kedua pemerintahannya. Akan tetapi, kabinet pemerintahan baru Jokowi dianggap akan tetap bersifat akomodatif.
Anggapan itu disampaikan Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ikrama Masloman. Dia menyebut keleluasaan mungkin dimiliki Jokowi karena dia tak mungkin lagi mencalonkan diri sebagai capres pada Pilpres 2024.
“Tentu Pak Jokowi akan berusaha membentuk legacy yang baik dan dia akan sangat selektif. Walau kita tahu kabinet ini akomodatif, namun Pak Jokowi karena tidak tersandera maka dia akan lebih selektif dan misalnya isu tentang kabinet profesional itu mungkin akan didorong,” ujar Ikrama di kantornya, Selasa (2/7/2019).
Menurut prediksi LSI Denny JA, bisa saja Jokowi memilih sosok profesional yang merupakan kader partai politik tertentu untuk ambil bagian di kabinet baru. Akan tetapi, Presiden RI ketujuh itu dianggap akan lebih selektif dalam memilih sosok-sosok dari parpol untuk menjadi menteri.
Dia juga menyebut, ada kemungkinan Jokowi mengakomodasi kepentingan parpol-parpol oposisi untuk masuk dalam kabinet baru. Akan tetapi, Ikrama mengingatkan bahwa kekuatan parpol-parpol pendukung Jokowi di Pilpres 2019 sebenarnya sudah cukup untuk mengamankan stabilitas politik hingga 5 tahun ke depan.
“Bisa saja ada 2 tafsir politik. Pertama, jiwa kenegarawanan beliau untuk memastikan semua kelompok kepentingan terakomodasi. Kedua, bisa saja kepentingan jangka panjang 2024 biar tak ada gesekan maka kelompok-kelompok ini diakomodirnya sehingga pemerintahan lebih stabil dan proyeksi politik ke depan bisa diprediksi,” tuturnya.
Calon Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin sudah mengaku bahwa dirinya belum membicarakan komposisi kabinet untuk pemerintahan baru dengan Jokowi.
Menurut Ma’ruf, pembahasan soal nama-nama potensial untuk mengisi kursi kabinet pemerintahan baru pasti akan dilakukan dirinya dan Jokowi. Akan tetapi, belum diketahui kapan pembicaraan antara Jokowi dan Ma’ruf akan dilakukan terkait kandidat menteri dan pejabat negara yang layak masuk kabinet pemerintahan baru.
“Pasti semua akan dibicarakan. Nanti kan Pak Jokowi minta pertimbangan saya. Nanti pasti akan dibicarakan [sekaligus jatah kursi kabinet untuk parpol oposisi],” tutur Ma’ruf di Kantor MUI, Jakarta.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga pernah menyampaikan keyakinannya bahwa Jokowi akan lebih selektif dalam memilih sosok yang berkualitas untuk masuk kabinet. Meski demikian, dia tak menampik calon menteri dari parpol-parpol di Koalisi Indonesia Kerja tetap perlu diperhatikan.
"Mau tak mau, dalam demokrasi yang sehat parpol pasti akan memilih kader terbaik untuk mengisi jabatan menteri. Namun, hak prerogatif sepenuhnya ada di Presiden," kata Hasto, Senin (1/7).
