Bisnis.com, SEMARANG – Calon Wakil Presiden nomor urut 01, Ma’ruf Amin, menyatakan bahwa sistem pemerintahan khilafah sebenarnya sistem pemerintahan Islami.
Kendati demikian, khilafah tidak bisa berkembang di Indonesia karena tertolak oleh sistem pemerintahan Indonesia yang sudah disepakati bersama sejak kemerdekaan 1945.
“Ketika diitanya khilafah itu Islami itu apa tidak, saya bilang Islami. Tapi selain khilafah juga [sistem pemerintahan] Islami. Pertanyaannya kenapa khilafah ditolak? Saya bilang bukan ditolak tapi tertolak, karena menyalahi kesepakatan,” kata Ma’ruf Amin di Semarang Rabu (19/6/2019).
Menurut Ma’ruf Amin, sistem pemerintahan khilafah pernah diterapkan pada periode awal perkembangan peradaban Islam. “Ada Khilafah Abu Bakar, Khilafah Umar, Usman, dan Ali,” tambahnya.
Namun, kata Ma’ruf Amin, sistem pemerintahan selain khilafah juga Islami. Sistem pemerintahan seperti kerajaan, keamiran, dan republik seperti yang diadopsi Indonesia merupakan sistem pemerintahan Islami.
“Kerajaan juga Islami, makanya ada kerajaan Abbasiyah, Muawiyah. Keamiran pun Islami seperti Kuwait dan Uni Emirat Arab. Republik juga Islami. Selain Indonesia, negara yang menggunakan republik Mesir, Turki, Pakistan itu Islami,” jelasnya.
Ma’ruf Amin meminta warga dan ulama Nahdliyin harus melakukan upaya nyata menjaga agama dan kedaulatan negara. Dari aspek agama, kata Ma’ruf Amin, jangan sampai paham-paham yang menyeleweng, intoleran, dan bersifat ego-kelompok berkembang di Indonesia.
“Paham seperti ini berbahaya karena menganggap yang lain tidak benar. Akibatnya terjadi konflik. Paham NU itu paham moderat, rahmatan lil alamin, yang kita sebut ahlus sunnah wal jamaah,” tuturnya.
Selain itu, Ma'ruf Amin juga meminta warga Nahdliyin menjaga Tanah Air dari gerakan-gerakan ekstrim yang ingin mengubah sistem pemerintahan. Sebab, kata Ma’ruf Amin, gerakan ini berpotensi merusak sistem pemerintahan yang sudah disepakati Bangsa Indonesia.
“Karena negara ini sudah dibangun dengan adanya kesepakatan-kesepakatan. NKRI dibangun berdasarkan kesepakatan melalui Pancasila. Pancasila itu kalimatun sawa, titik temu. Dengan pancasila maka terbentuklah NKRI,” ujarnya.
Dari aspek kedaulatan, Ma’ruf Amin meminta warga Nahdliyin menjaga negara dari pihak-pihak yang ingin mengambil kekayaan Tanah Air secara berlebihan. Menurut Ma’ruf Amin, jangan sampai Indonesia hanya dimanfaatkan oleh kepentingan kelompok-kelompok tertentu.
“Tapi harus memakmurkan bangsa ini. Oleh karena itu NU harus melakukan pemberdayaan ekonomi umat. Dan bagian umat terbesar itu NU. NU itu bagian umat yang belum tersejahterakan,” katanya.
