Bisnis.com, JAKARTA - Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dianggap hanya ingin membangun narasi publik mengenai dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) di sidang sengketa Pilpres 2019.
Pendapat itu dikemukakan Anggota Kuasa Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Taufik Basari. Dia menganggap narasi yang dibangun Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga mengada-ada.
"Kalau kami pelajari dari permohonan yang disampaikan pemohon, banyak hal yang menurut kami mengada-ada. Itu akan kami tanggapi dalam keterangan pihak terkait pada Selasa [18/6] nanti," kata Taufik, Sabtu (15/6/2019).
Tim Kuasa Hukum TKN juga menyoroti kualitas bukti yang akan dihadirkan BPN pada sidang sengketa Pilpres 2019. Menurut Taufik, kualitas bukti bisa diukur dari ada tidaknya relevansi antara barang yang dibawa dan isi petitum tuntutan.
Taufik mencontohkan, nantinya Tim Kuasa Hukum TKN akan melihat apakah ada barang bukti untuk memperkuat tautan berita yang disertakan BPN dalam petitum.
"Kalau saya lebih menilai soal kualitas buktinya, bukan kuantitas. Kami akan menilai, melihat bukti yang disajikan, kualitas pembuktian yang cukup, dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonan," ujar Taufik.
Dalam sidang sengketa Pilpres 2019, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga menyampaikan 15 petitum tuntutan yang sudah dibacakan Jumat (14/6). Belasan tuntutan itu adalah sebagai berikut:
- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara KPU RI No. 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang terkait dengan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- Menyatakan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut: Ir. H. Joko Widodo-Prof. Dr. (H.C) KH. Ma’ruf Amin 63.573.169 suara atau 48%. Kedua, H. Prabowo Subianto-H. Sandiaga Salahuddin Uno 68.650.239 suara atau 52%.
- Menyatakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01, Ir. H. Joko Widodo-Prof. Dr. (H.C) KH. Ma’ruf Amin, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 secara terstruktur, sistematis, dan masif;
- Membatalkan (mendiskualifikasi) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01, Ir. H. Joko Widodo-Prof. Dr. (H.C) KH. Ma’ruf Amin, sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- Menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02, H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno, sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode Tahun 2019-2024;
- Memerintahkan kepada termohon untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode Tahun 2019-2024;
- Menyatakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01, Ir. H. Joko Widodo-Prof. Dr. (H.C) KH. Ma’ruf Amin, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 melalui penggelembungan dan pencurian suara secara terstruktur, sistematis, dan masif;
- Menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02, H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno, sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode Tahun 2019-2024;
- Memerintahkan kepada termohon untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode Tahun 2019-2024; Atau,
- Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945; Atau,
- Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di sebagian provinsi di Indonesia, yaitu setidaknya di provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, dan Kalimantan Tengah agar dilaksanakan sesuai amanat dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
- Memerintahkan kepada lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pemberhentian seluruh komisioner dan melakukan rekrutmen baru untuk mengisi jabatan komisioner KPU;
- Memerintahkan KPU untuk melakukan penetapan pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap yang dapat dipertanggungjawabkan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan dan berwenang;
- Memerintahkan KPU untuk melakukan audit terhadap Sistem Informasi Penghitungan Suara, khususnya namun tidak terbatas pada Situng.
