Anggota Komisi V DPR Sebut Banjir di Konawe Akibat Kerusakan Alam Kegiatan Tambang

Anggota Komisi V DPR Ridwan Bae mengatakan bahwa pemerintah perlu melihat langsung dampak banjir di Sulawesi Tenggara dan melakukan kegiatan pemulihan.
Anggota Komisi V DPR Sebut Banjir di Konawe Akibat Kerusakan Alam Kegiatan Tambang Stefanus Arief Setiaji | 13 Juni 2019 12:02 WIB
Anggota Komisi V DPR Sebut Banjir di Konawe Akibat Kerusakan Alam Kegiatan Tambang
Foto udara kondisi banjir bandang yang merendam rumah warga di Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Selasa (11/6/2019). - ANTARA/Oheo Sakti

Kabar24.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah segera membenahi wilayah yang terdampak banjir di Kabupaten Konawe Utara, Konawe Selatan, dan Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Anggota Komisi V DPR Ridwan Bae mengatakan bahwa pemerintah perlu melihat langsung dampak banjir di Sulawesi Tenggara dan melakukan kegiatan pemulihan.

“Kami minta ada perhatian khusus dari pemerintah untuk menangani persoalan banjir ini. Sebelumnya saya meminta tujuh kementerian, termasuk Kementerian PUPR [Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat] untuk datang dan melihat secara langsung dampak banjir,” ujarnya dikutip dari keterangan resminya di DPR, Kamis (13/6/2019).

Menurut politisi Partai Golkar ini, turunnya kementerian secara bersama-sama dapat mengatasi permasalahan serta membantu pemulihan bagi masyarakat yang terdampak.

Dia juga menyarankan agar melihat kondisi alam Konawe Utara secara jelas dan kasat mata, sebab salah satu penyebab banjir adalah kerusakan alam.

“Di sana ada aktivitas tambang dan perkebunan, tidak ada lagi pohon-pohon yang menyerap dan menyimpan air,” kata legislator dapil Sulawesi Tenggara ini.

Data WALHI Sultra menyebutkan sejak 2001 sampai 2017 Konawe kehilangan 45.600 hektare tutupan pohon dan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berstatus kritis.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Rendy M. Affandi Lamadjido mengusulkan agar adanya peningkatan anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR untuk normalisasi sungai.

Menurutnya, normalisasi sungai dan pelebaran sungai sangat penting untuk pemugaran DAS yang mengalami sedimentasi.

Selain itu, normalisasi dapat mencegah datangnya banjir tahunan. “Jika ini tidak dilakukan secara utuh, maka apa yang terjadi di Sulawesi Tenggara tidak menutup kemungkinan bisa dialami semua provinsi," imbuh legislator PDI-Perjuangan ini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
dpr, banjir, sulawesi tenggara

Editor : Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top