Kabar24.com, JAKARTA — Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Alumni Kelompok Cipayung mengingatkan agar seluruh elite politik di Indonesia tidak mengulang kesalahan yang sama dalam membangun peradaban demokrasi di Indonesia.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva yang juga Koordinator Presidium Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) mengatakan bahwa segala bentuk perselisihan dan sengketa Pemilu harus tetap diselesaikan dalam koridor hukum dan konstitusi.
“Proses yang berjalan merupakan tanggung jawab kita semua. Kelebihan dan kekurangannya harus diselesaikan melalui proses hukum karena semua sudah ditetapkan dalam konstitusi dan aturan di Indonesia,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (23/5/2019).
Pernyataan Alumni Kelompok Cipayung ditandatangani oleh Hamdan Zoelva , Ahmad Basarah selaku Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Hermawi Taslim sebagai Ketua Forum Komunikasi Alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (Forkoma PMKRI), Ahmad Muqowam selaku Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII), dan Febry Tetelepta sebagai Pengurus Nasional Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PNPS GMKI).
Sementara itu, Ahmad Basarah menuturkan perhelatan Pemilu 2019 yang berjalan lancar harus diakui masih butuh penyempurnaan sistem dan tata cara ke depan.
“Untuk itu, memerlukan penyempurnaan pada Pemilu berikutnya. Sebagai bangsa yang besar tentu kita harus keluar dari masalah yang ada dan jangan mengulangi kesalahan yang sama,” kata Basarah.
Alumni Kelompok Cipayung mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan kepentingan bangsa dalam memenangkan kompetisi global.
Kelompok ini juga meminta para tokoh politik melupakan egoisme kelompok untuk maju sebagai pemenang.
“Persaingan dengan bangsa lain hanya bisa dimenangkan dengan memperkuat doktrin Pancasila yaitu persatuan di antara kita,” katanya.
Oleh karena itu, kelompok ini menolak segala upaya mendelegitimasi hasil Pemilu dan upaya-upaya inkonstitusional yang dapat mengganggu stabilitas politik nasional dan berpotensi memecah belah bangsa.
Alumni Cipayung juga mendukung sepenuhnya upaya aparat Polri dan TNI untuk mengambil tindakan yang diperlukan sesuai hukum yang berlaku dalam rangka menjaga stabilitas, keamanan, dan keterbitan umum.
