Bisnis.com, JAKARTA -- Pemilu 2019 sudah digelar lebih dari sebulan lalu. Hingga Minggu (19/5/2019), hasil pemungutan suara dari 30 provinsi telah direkapitulasi dan disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dari puluhan hasil pemilu yang sudah disahkan itu, bisa terlihat perbandingan perolehan suara kedua pasang calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di data resmi milik KPU dengan hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga. Tak sedikit data hitung cepat yang hanya berselisih minim dengan hasil rekapitulasi resmi KPU.
Tipisnya perbedaan suara misalnya terlihat pada hasil hitung cepat lembaga LSI Denny JA dengan rekapitulasi KPU di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Dalam hitung cepatnya, LSI Denny JA memprediksi pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin meraih 60,65 persen suara, sedangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 39,35 persen di provinsi itu.
Sementara itu, rekapitulasi KPU menunjukkan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf di Kalteng sebesar 60,74 persen dan Prabowo-Sandiaga 39,26 persen. Selisih antara hitung cepat LSI Denny JA dan rekapitulasi KPU di Kalteng hanya sebesar 0,09 persen.
Hal serupa juga ditemukan di Provinsi Bengkulu. KPU telah mengesahkan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf sebesar 49,89 persen di provinsi itu, sedangkan Prabowo-Sandiaga 50,11 persen.
Hasil hitung cepat LSI Denny JA di Bengkulu menunjukkan Jokowi-Ma'ruf meraih 49,63 persen dan Prabowo-Sandiaga 48,86 persen, atau berbeda 0,26 persen dengan hitungan KPU. Hitung cepat yang dilakukan Charta Politica juga menempatkan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf di posisi 48,86 persen dan Prabowo-Sandiaga 51,14 persen, atau berselisih 1,03 persen.
Selisih tipis juga ditemukan di Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Berdasarkan rekapitulasi KPU, pasangan nomor urut 01 mendapat 77,29 persen suara dan pasangan 02 sebanyak 22,71 persen.
Hitung cepat LSI Denny JA di Jateng menunjukkan selisih elektabilitas kedua pasang calon sebesar 0,09 persen dengan perhitungan KPU. Adapun hitung cepat Charta Politica dan Indikator Politik Indonesia berbeda 0,06 persen dan 0,27 persen dengan hasil resmi KPU.
Tetapi, tak seluruh 30 provinsi menunjukkan hal yang sama. Ada hasil hitung cepat di sejumlah provinsi yang perbedaannya cukup signifikan dengan perhitungan resmi KPU.
Dalam Pemilu di Kepulauan Riau misalnya, hitungan KPU menyebutkan pasangan Jokowi-Ma'ruf memperoleh 54,19 persen dukungan sedangkan Prabowo-Sandiaga 45,81 persen. Posisi itu berbeda cukup jauh dengan hasil hitung cepat LSI Denny JA, Charta Politica, dan Indikator Politik Indonesia.
Hitung cepat LSI Denny JA menempatkan Jokowi-Ma'ruf unggul dengan 48,29 persen suara, sedangkan Prabowo-Sandiaga 51,71 persen. Angka itu berselisih 5,9 persen dengan hitungan KPU.
Charta Politica tak berbeda jauh, karena hasil hitung cepatnya menyatakan Jokowi-Ma'ruf mendapat 47,49 persen suara dan Prabowo-Sandiaga 52,51 persen atau berselisih 6,7 persen. Adapun Indikator Politik Indonesia menyebut Jokowi-Ma'ruf meraih 47,1 persen dan Prabowo-Sandiaga 52,9 persen atau berbeda 7,09 dengan hasil resmi KPU.
Menanti Hasil Akhir di Tingkat Nasional
Pada skala nasional, hingga berita ini tayang, Jokowi-Ma'ruf tercatat meraih dukungan dari 76.230.430 pemilih (55,08 persen). Sementara itu, pasangan Prabowo-Sandiaga mendapat dukungan dari 62.175.128 pemilih (44,92 persen).
Data tersebut merupakan hasil rekapitulasi Pemilu dari 30 provinsi. Masih ada hasil pemungutan suara di 4 provinsi yang belum direkapitulasi KPU.
Pada hitung cepat milik LSI Denny JA, Jokowi-Ma'ruf disebut mendapat 55,71 persen suara sedangkan Prabowo-Sandiaga 44,29 persen di tingkat nasional.
Kemudian, Charta Politica menerka elektabilitas Jokowi-Ma'ruf 54,71 persen dan Prabowo-Sandiaga 45,29 persen. Hasil hitungan cepat Indikator Politik Indonesia menempatkan Jokowi-Ma'ruf dengan 54,58 persen dan Prabowo-Sandiaga 45,42 persen.
Baca Juga
Berdasarkan ketentuan, hasil Pemilu 2019 akan diumumkan oleh KPU pada Rabu (22/5).
Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) Hamdi Moeloek sempat mengatakan kepada Bisnis.com bahwa pelaksanaan hitung cepat idealnya tidak boleh, atau hanya mengandung, kesalahan minim.
Selisih tipis antara hasil hitung cepat dan penghitungan resmi KPU memang harus terjadi karena lembaga survei sejatinya mengambil cuplikan data hasil pemungutan suara yang valid dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampel. Hal itu berbeda dengan pengambilan sampel ketika survei dilakukan sebelum pemungutan suara.
"Karena kita menghitung sesuatu yang sudah jadi kenyataan. Berbeda jauh dengan survei. Survei itu perilaku memilih baru terjadi saat pencoblosan 6 bulan lagi misalnya, faktor erornya banyak. Misal, orang kadang enggak jujur atau bisa berpindah pilihan sepekan setelah survei," tuturnya.
