Kepala KSP Moeldoko : Perlu Dipikirkan Cek Kesehatan Petugas di Pemilu Mendatang

Moeldoko menyatakan pemeriksaan atau cek kesehatan petugas Pemilu 2019 masih belum baik karena hanya dilakukan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
Yodie Hardiyan
Yodie Hardiyan - Bisnis.com 14 Mei 2019  |  15:04 WIB
Kepala KSP Moeldoko : Perlu Dipikirkan Cek Kesehatan Petugas di Pemilu Mendatang
Moeldoko - Antara/Puspa Perwitasari

Kabar24.com, JAKARTA — Kepala Staf Presiden Moeldoko menyatakan pemeriksaan kesehatan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau petugas pemilu harus menjadi perhatian di Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang.

Langkah itu dilakukan agar tidak muncul korban seperti peristiwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Moeldoko menyatakan pemeriksaan atau cek kesehatan petugas Pemilu 2019 masih belum baik karena hanya dilakukan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Puskesmas, menurutnya, merilis surat pernyataan sehat anggota KPPS tersebut.

"Kalau penyakitnya penyakit dalam, puskesmas tidak bisa lihat, itu kira-kira. Nanti ke depan perlu dipikirkan ada cek kesehatan yang semakin baik," kata Moeldoko di kantornya, Selasa (14/5/2019).

Pernyataan itu disampaikan oleh Moeldoko setelah dirinya menggelar rapat bersama Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Arif Rahman Hakim dan perwakilan dari Ikatan Dokter Indonesia dan sebagainya.

Nila menyatakan data menunjukkan jumlah anggota KPPS yang meninggal sebanyak 485 orang dan sakit 10.997 orang dalam penyelenggaraan Pemilu 17 April 2019.

Nila menyatakan pihaknya telah meminta dinas kesehatan di seluruh Indonesia untuk melakukan audit medik kematian yang terjadi di rumah sakit.

Berdasarkan data yang diperoleh Kementerian Kesehatan, kematian petugas pemilu paling banyak dengan porsi sekitar 51%—53%% disebabkan oleh penyakit kardiovaskular atau jantung, termasuk stroke dan hipertensi.

Selain karena kardiovaskular, Nila menyatakan kematian juga banyak disebabkan oleh kecelakaan dengan porsi 9% dan asma atau gagal pernafasan 5%.

"Jadi dalam hal ini, data yang masuk memang belum total. Kami tetap mendorong agar kepala dinas kesehatan mengumpulkan data tersebut. Ini yang disebut audit medik," kata Nila.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kpu, moeldoko, Pemilu 2019

Editor : Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top