Bisnis.com, JAKARTA - Bagi umat Islam di berbagai penjuru dunia, Ramadan merupakan momen yang istimewa. Pada bulan ini umat Muslim diwajibkan berpuasa mulai terbit matahari sampai ia tenggelam kembali.
Ibadah ini diulang setiap hari selama sebulan penuh lengkap dengan kegiatan salat tarawih pada malamnya.
Sementara sebagian Muslim menjalankan ibadah Ramadan tanpa kendala, pengalaman kontradiktif harus dirasakan sebagian Muslim di China.
Pemerintah negara berpenduduk 1,38 miliar juta jiwa itu dikabarkan membatasi sejumlah praktik keagamaan minoritas Islam di sana.
Menurut organisasi Human Rights Watch dan para aktivis pegiat HAM, pembatasan itu terutama diberlakukan di Provinsi Xinjiang, rumah bagi sekitar 10 juta Muslim yang mayoritas berasal dari etnis Uighur. Otoritas China dikabarkan kerap mendatangi rumah-rumah keluarga Muslim untuk menekan kegiatan keagamaan mereka.
Amnesty International menyebutkan dalam sebuah laporan yang dirilis akhir pekan lalu bahwa otoritas Cina memandang puasa Ramadan, serta praktik lain yang berafiliasi dengan agama seperti menumbuhkan jenggot, mengenakan jilbab, salat lima waktu, serta menghindari konsumsi alkohol sebagai "tanda-tanda ekstremisme".
Baca Juga
"Semua itu dapat mengantarkan Anda ke salah satu kamp penataran Xinjiang yang disebut pemerintah sebagai 'pusat pendidikan vokasi'," tulis Amnesty International dalam laporan itu.
Otoritas China telah sejak lama memandang praktik agama yang terorganisasi sebagai ancaman terhadap kesetiaan partai.
Mereka juga melakukan pengawasan ketat terhadap kelompok-kelompok relijius dalam melakukan aktivitasnya, tak terkecuali kelompok agama Kristen. Namun bagi minoritas Muslim di Xinjiang, beban tekanan yang dihadapi jauh lebih agresif.
Alip Erkin, seorang aktivis media dari Buletin Uighur mengungkapkan pembatasan puasa Ramadan di sekolah dan instansi pemerintah telah ada sejak beberapa dekade lalu, namun pengawasan dan penahanan telah meningkat selama tiga tahun terakhir sebagai upaya untuk menghentikan tradisi Islam dalam sebuah keluarga.
"Orang-orang takut dikirim ke kamp-kamp tahanan jika terlibat dalam kegiatan keagamaan atau mengungkap identitas agama mereka," ujar Erkin kepada ABC.
ABC lalu menghubungi Administrasi Urusan Agama Nasional China untuk dimintai komentar, namun belum ada tanggapan.
Pemerintah China sejatinya telah berulang kali menyangkal segala tuduhan terkait pembatasan praktik agama yang dilayangkan komunitas internasional.
Menanggapi komentar terbaru Amerika Serikat soal penahanan 3 juta etnis Uighur di kamp-kamp penataran, China bahkan mencerca supaya negara asing tak perlu mengintervensi.
"Kami mendesak tiap individu di AS menghormati fakta, meninggalkan prasangka, dan berhati-hati dalam memilih kata dan mengambil sikap. Berhenti mencampuri urusan dalam negeri China dan lebih berkontribusi pada rasa saling percaya serta kerja sama," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang dalam sebuah konferensi pers belum lama ini seperti dikutip CNN.
Pada kesempatan tersebut, Geng Shuang juga menyatakan bahwa China telah mengelola urusan agamanya sesuai hukum. Ia pun mengklaim praktik agama di China berjalan dengan normal di bawah perlindungan hukum dan segala tradisi agama dihormati.
"Kami tegas dalam menolak dan memerangi ekstremisme agama," ungkapnya saat ditanya soal situasi di Xinjiang.
Larangan Berpuasa dan Salat
Terlepas dari sangkalan yang berulang kali disampaikan Pemerintah China, kebanyakan etnis Uighur yang telah meninggalkan Xinjiang dan tinggal di luar negeri membeberkan berbagai tekanan yang diberikan otoritas setempat.
Erkin yang kini tinggal di Australia mengaku saat ia dulu bersekolah di Xinjiang, ia tidak diperkenankan berpuasa dan salat saat Ramadan. "Larangan itu semakin intensif pada 2014," ujarnya.
"Otoritas mulai mengumpulkan Muslim di tempat kerja dan sekolah serta memberi mereka makan siang untuk memastikan mereka tidak berpuasa," sambung Erkin.
ABC melakukan penelurusan untuk mengecek kebenaran larangan tersebut. Dalam sejumlah pemberitahuan di berbagai situs pemerintah yang berasal dari 2014 dan 2015, terdapat larangan untuk menjalankan puasa Ramadan. Restoran tidak buka selama Ramadan pun terancam kehilangan lisensi.
Situs-situs pemerintah itu tak lagi mengunggah larangan terbaru perihal praktik puasa dan salat, tetapi aktivis mengatakan aturan tak resmi bagi pelajar dan pejabat pemerintah masih berlaku di berbagai wilayah China.
Meski terdapat pembatasan yang ketat di lembaga pemerintahan dan sekolah di China selama 2014 dan 2015, Erkin mengungkapkan keluarga Muslim masih bisa mempraktikkan agamanya di dalam rumah.
"Ayah saya adalah seorang pengusaha dan tidak memiliki koneksi dengan pemerintah, ia bisa berpuasa di rumah tanpa batasan," imbuh Erkin.
Namun kebebasan domestik itu tak bertahan lama. Pada Mei 2017, ayah Erkin yang merupakan Muslim yang taat, ditahan oleh otoritas setempat. Penahanan itu datang bersamaan dengan maraknya kabar mengenai penangkapan massal dan tren pengawasan terhadap Muslim yang meningkat.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan terdapat satu juta orang etnis Uighur dan kelompok Muslim lainnya yang telah ditahan di kamp-kamp 'pendidikan vokasi' di provinsi Xinjiang sejak 2017. AS bahkan menyebut jumlahnya mencapai tiga juta jiwa.
Saat ini, jalan-jalan di Xinjiang dikabarkan dipenuhi dengan kamera pengawas. Perekam suara juga dipasang untuk mengawasi pembicaraan tiap individu di sana.
Kunjungan Pengawas ke Rumah-Rumah
Laporan Human Rights Watch Mei 2018 lalu menyebutkan tak hanya memasang kamera pengawas, pejabat pemerintah juga mulai melakukan kunjungan rumah reguler di Xinjiang.
"Dalam kunjungan itu, keluarga-keluarga Muslim harus memberikan informasi kepada petugas tentang kehidupan dan pandangan politik mereka. Mereka pun menjadi sasaran indoktrinisasi," ungkap Human Rights Watch.
"Para pejabat secara rutin menggeledah rumah dan tinggal bersama keluarga di Xinjiang selama sekitar satu minggu untuk memastikan tidak ada praktik keagamaan di dalam rumah itu," kata Aileen (37), seorang Muslim dari etnis Hui dari Provinsi Gansu.
Aileen yang hanya ingin menyebutkan nama depannya mengatakan jika barang-barang seperti sajadah atau buku-buku keagamaan ditemukan, seseorang biasanya ditahan.
"Kebanyakan orang tidak lagi menyimpan Alquran di rumah mereka," katanya.
Ceramah tentang "nilai-nilai inti sosialis" juga sering diadakan untuk "menyambut Ramadan" sebagaimana dilaporkan media pemerintah China, Global Times, tahun lalu.
Erkin menggambarkan ceramah seperti itu akan menjadi kesempatan bagi pejabat pemerintah untuk memberi instruksi pelarangan mengucapan salam seperti "Assalamua'alaikum".
Kampanye Balasan 'Fast From China'
Berbagai tekanan yang membuat umat Muslim di Xinjiang takut berpuasa dan menjalankan ibadah lainnya memunculkan sebuah kampanye bertajuk #FastFromChina. Lewat kampanye ini, aktivis di seluruh dunia menyerukan umat Islam dan pendukung hak asasi manusia untuk berhenti membeli produk-produk China sebagai wujud dukungan terhadap minoritas Muslim China yang tertindas.
"China adalah satu-satunya tempat di dunia di mana umat Islam tidak boleh berpuasa," tulis situs 'Save Uighur' saat mengumumkan kampanye tersebut.
"Kami menyerukan kepada orang-orang yang peduli pada kebebasan beragama untuk tidak membeli produk China selama bulan Ramadan," sambung mereka.
"Ramadan adalah tentang mengurangi konsumsi dan berbagi lebih banyak. Jadi mari kita berpuasa [produk] China sebagai solidaritas untuk mereka yang tidak bisa berpuasa di sana."
Cuitan di Twitter dan unggahan Facebook yang berisi tagar #FastFromChina telah diunggah dari banyak negara termasuk AS, Australia, Inggris, dan negara-negara Timur Tengah.
"Ramadan kali ini, jangan hanya puasa makan dan minum, tapi juga puasa dari produk buatan China," Aydin Anwar, warga Amerika keturunan Uighur di akun Twitter-nya.
"Ini akan menjadi langkah besar ke depan dalam menantang genosida China terhadap etnis Uighur," sambung Anwar.
