Bisnis.com, JAKARTA -- Sekitar 1,5 juta Muslim Uighur dan penduduk beragama Islam lainnya diperkirakan ditahan Pemerintah China di kamp-kamp penahanan di Xinjiang.
Jumlah perkiraan itu meningkat dibanding laporan sebelumnya yang mengungkap ada 1 juta Muslim yang ditahan.
Peneliti independen asal Jerman, Adrian Zenz, menyatakan perkiraan terbaru ini didasari analisis terhadap citra satelit, laporan pengeluaran, dan kesaksian warga yang mengaku keluarganya menghilang.
"Meski sekadar spekulasi, bisa diperkirakan terdapat 1,5 juta etnis minoritas, setara dengan 1 dari 6 orang dewasa dari kelompok minoritas Muslim di Xinjiang, sedang dan pernah ditahan di fasilitas re-edukasi, pusat detensi, dan pengasingan," paparnya dalam suatu acara di Jenewa, Swiss, seperti dilansir Reuters, Kamis (14/3/2019).
Zenz mengatakan Pemerintah China secara terencana melakukan genosida kebudayaan dengan membatasi kebebasan berekspresi. Pemerintah China, ungkapnya, juga membatasi munculnya simbol identitas agama dan etnis di Xinjiang.
"Langkah tersebut tak lebih dari genosida kebudayaan dan harus ditindak sebagaimana mestinya," ujar Zenz.
Dalam acara tersebut hadir pula Omir Bekali, seorang lelaki keturunan Kazakh Uighur yang mengaku pernah ditahan di kamp Xinjiang. Dia menceritakan selama enam bulan harus tinggal di sebuah ruangan kecil berisi 40 orang dan menerima kekerasan dari aparat kepolisian.
"Kami harus memuji Partai Komunis, menyanyikan lagu tentang Presiden China Xi Jinping, dan berterima kasih pada pemerintah. Kami tak punya hak untuk berbicara," tutur Bekali.
Pemerintah China memang tengah menghadapi kritik internasional berkenaan dengan kamp-kamp yang mereka sebut sebagai pusat pelatihan vokasi di Xinjiang. Pemerintah China dianggap telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) secara sistematis terhadap etnis minoritas Uighur yang mayoritas beragama Islam dengan melakukan penahanan dan dugaan penyiksaan.
Tudingan tersebut dibantah oleh Beijing, mereka mengatakan kebijakan yang dilaksanakan di Xinjiang bertujuan untuk menangkal pengaruh kelompok ektremis Islam.
