Bisnis.com, JAKARTA — Wacana zaken kabinet atau kabinet ahli yang diisi kalangan ahli dan profesional tanpa representasi parpol muncul ke permukaan.
Namun, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Abdul Kadir Karding kurang sependapat dengan usulan zaken kabinet apabila capres petahana Joko Widodo terpilih kembali.
"Karena ada kesan orang parpol tidak profesional sama sekali dan itu buruk bagi politik kita dan bangsa kita. Negara kan dibentuk dengan politik," ujar Karding ketika ditemui di Rumah Aspirasi Jokowi-Ma'ruf, Jumat (10/5/2019).
"Menurut saya yang baik adalah siapa saja yang dipilih Pak Jokowi syaratnya mesti orangnya qualified, profesional, integritasnya bagus, dan loyalitasnya bagus. Nanti ketika berjalan, yang dianggap tidak becus, tidak bisa kerja, silakan diganti," tambah Karding.
Menurut Karding, ukuran profesional itu relatif. Sebab banyak juga politisi yang kinerja dan kepemimpinannya baik ketika menjabat di kementerian.
Hal yang perlu ditekankan, kata Karding, adalah komitmen Jokowi bahwa dirinya tak akan terpengaruh kepentingan pribadi dari parpol, relawan, atau tokoh di belakangnya.
"Di politik selalu ada kepentingan, tapi bagaimana kepentingan itu yang positif demi kepentingan bangsa. Jadi dikotomi [profesional dan politisi] itu menurut saya tidak terlalu arif," ungkap Karding.
"Pak Jokowi tidak punya utang lah sama siapa pun. Misalnya dia harus memimpin ke depan harus memperhatikan si A, tapi merugikan bangsa, dia tidak mau. Beliau ingin menegaskan dia punya karakter sendiri. Pokoknya urusan kepentingan bangsa, jangan coba ganggu," jelas Karding.
Sebelumnya, usulan soal zaken kabinet disampaikan salah satu Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Ahmad Syafii Maarif. Hal itu disampaikan Syafii Maarif ketika menemui Presiden di Istana Merdeka, Kamis (9/5/2019).
Dalam pertemuan tersebut turut hadir beberapa tokoh BPIP lain, yakni Megawati Soekarnoputri, Mahfud MD, Try Sutrisno, Said Aqil Siraj, dan Romo Benny Susetyo. Mereka membahas isu bangsa terkini serta penguatan Pancasila bersama Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
