Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Penggalangan Pemilih Muda (Milenial) TKN Jokowi-Ma'ruf, Bahlil Lahadalia berpendapat, siasat parpol keluar dari koalisi yang kalah Pemilu merupakan hal lumrah, terlebih buat Partai Demokrat.
"Di politik, ke kanan, ke kiri itu bukan sesuatu yang baru," jelas Bahlil di Posko Cemara TKN Jokowi-Ma'ruf, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2019).
Sebelumnya, wacana Demokrat 'pindah haluan' mulai santer terdengar sejak pertemuan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menemui Joko Widodo di Istana Presiden.
AHY disebut berpotensi menjadi menteri Jokowi entah di periode reshuffle kabinet di akhir pemerintahan ini, atau di pemerintahan era Jokowi-Ma'ruf apabila terpilih.
Ditambah, adanya pernyataan resmi dari para elit Partai Demokrat bahwa kontrak mereka bersama BPN Prabowo-Sandiaga hanya sampai pengumuman Pemilu 22 Mei 2019.
Selain itu, viralnya wacana 'setan gundul' di tubuh BPN yang dihembuskan politisi senior Demokrat Andi Arief, turut menegaskan bahwa partai berlambang Mercy ini seakan ingin mulai menjaga jarak dengan BPN.
Baca Juga
"Selama itu menguntungkan [buat parpol dan kadernya], dan mereka melihat objektif, dan bahwa rasionalisasinya untuk keluar dari koalisi ya, kan itu hak dari Demokrat," tambah Bahlil.
Sebelumnya, Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Andre Rosiade tak mempermasalahkan manuver Partai Demokrat keluar dari koalisi Adil dan Makmur. Bahkan berkaitan dengan wacana AHY menjadi menteri Jokowi.
"Terserah Demokrat saja biarkan masyarakat yang menilai kan. Masyarakat kan bisa menilai kami tidak ingin memaksa apa lagi meminta partai bertahan, tidak seperti itu," kata Andre.
"Kalau memang ingin mengejar jabatan ya nanggung, kenapa enggak dari sekarang saja begitu loh, kenapa harus tunggu tanggal 22 [Mei] menang atau kalah," sindir Andre.
