KPK : BUMN Rawan Intervensi Pengusaha, Anggota DPR, hingga Menteri

Se­kre­­­taris Jenderal Trans­parency Interna­tio­­nal Indonesia (TII) Dadang Sasongko me­maparkan tingginya risiko suap dalam skema penunjukan lang­sung.
Ilham Budhiman | 30 April 2019 19:26 WIB

Kabar24.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencermati adanya pengaruh dan tekanan dari pihak luar seperti menteri, pengusaha, dan anggota dewan terhadap para pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Akibatnya, pejabat khu­susnya para di­reksi dari BUMN tidak bisa leluasa da­lam mengambil ke­bi­jakan. Kepala Satuan Tu­gas Sumber Daya Alam dan Pangan Direk­torat Penelitian dan Pengembangan KPK, Dedi Hartono menga­takan, kerap kali jajaran direksi BUMN mendapat intervensi baik dari swasta mau­pun anggota dewan, bahkan dari seorang menteri.

Dia mencontohkan kasus yang menimpa Sofyan Basir, Direktur Utama nonaktif PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Dari penyidikan KPK, pertemuan-per­te­muan antara Sofyan dengan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, eks Ketua DPR Setya Novanto, eks Sekjen Golkar Idrus Marham, dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd. Johanes Budisutrisno Kotjo, adalah batu sandungan bagi Sofyan mengingat pertemuan dilakukan terlihat tidak wajar.

“Cukup banyak [intervensi], mungkin yang ketangkap ini yang tidak terendus oleh kita atau dari PLN sendiri tidak mau terbuka,” katanya.

Dari Bandung, Ja­wa Barat, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan me­mastikan terus men­dalami peran mantan Di­rut PLN Sofyan Basyir.

Basaria menyatakan masih fokus pada pemanggilan saksi-saksi yang mengetahui peran Sofyan Basyir terlebih dahulu. “Ma­sih pemanggilan saksi-saksi,” katanya di Ge­dung Sate, Bandung, Senin (29/4).

Karena masih men­dalami kesaksian dari pihak lain, jelasnya, KPK belum berencana memeriksa tersangka Sofyan Basyir dalam waktu dekat ini. “Belum [ada rencana memanggil Sofyan Basyir],” ujarnya.

Sementara itu, Se­kre­­­taris Jenderal Trans­parency Interna­tio­­nal Indonesia (TII) Dadang Sasongko me­maparkan tingginya risiko suap dalam skema penunjukan lang­sung.

Oleh sebab itu, TII merekomendasikan agar sistem dan me­kanisme penun­jukan langsung harus benar-benar dibenahi dan di­lengkapi dengan sistem se­leksi yang ketat.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kpk, korupsi, bumn

Editor : Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top