Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi mengumpulkan ribuan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif selama proses pemilu serentak 2019. Akan tetapi temuan itu tak akan diumumkan kepada publik secara rinci.
Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN), Sudirman Said mengatakan bahwa laporan tersebut sudah diserahkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Agar meyakinkan temuan tersebut tidak asal ucap, BPN mendesak agar tim pencari fakta (TPF) segera dibentuk oleh masyarakat. Ini agar semua masalah menjadi terang-benderang.
“Ketika ada pihak civil society, pihak independen yang usulkan bentuk TPF, kami menyambut baik. Karena akan baik kalau tim itu diselenggarakan oleh yang independen yang bisa dengar dan diberi akses, dan mencari fakta ke seluruh stakeholder,” Katanya di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Jumat (26/4/2019).
Akses bebas kepada TPF jelas Sudirman meliputi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, kepolisian, dan Badan Intelijen Negara (BIN).
“Karena kepolisian dan BIN dipersepsikan lakukan operasi-operasi yang menguntungkan salah satu pasangan calon,” jelasnya.
Baca Juga
Sudirman mengklaim bahwa ini dirasakan masyarakat. Dugaan-dugaan tesebut perlu dibuktikan agar tidak menjadi isu di tengah masyarakat tanpa ada jawabannya.
“Ini menjadi concern masyarakat. Karena bila masyarakat sipil dibantu cendekiawan dan dari kampus, orang berintegritas, dan dipercaya publik, bahkan kalau perlu undang observer luar negeri. Kami dari 02 [BPN] akan dukung apabila diajak berpartisipasi,” ucapnya.
