Menkeu AS Mnuchin Lagi-lagi Hindari Rilis Laporan Pajak Trump

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Steven Mnuchin kembali menunda keputusan soal penyerahan laporan pajak (tax return) Presiden Donald Trump kepada Kongres AS.
Renat Sofie Andriani
Renat Sofie Andriani - Bisnis.com 24 April 2019  |  11:51 WIB
Menkeu AS Mnuchin Lagi-lagi Hindari Rilis Laporan Pajak Trump
Donald Trump - Reuters

Kabar24.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Steven Mnuchin kembali menunda keputusan soal penyerahan laporan pajak (tax return) Presiden Donald Trump kepada Kongres AS.

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS pada Selasa malam (23/4/2019) waktu setempat, Mnuchin mengatakan bahwa Departemen Keuangan dan Departemen Kehakiman membutuhkan waktu sampai 6 Mei untuk menilai legalitas permintaan Kongres tersebut.

Dalam sebuah surat kepada Perwakilan DPR dari Demokrat Richard E. Neal, Mnuchin menuliskan Departemen Keuangan “tidak dapat bertindak atas permintaan Anda, kecuali dan hingga telah ditentukan sesuai dengan hukum”.

Menurut Mnuchin, Departemen Keuangan AS memperkirakan akan membuat keputusan final terkait hal ini pada 6 Mei setelah menerima kesimpulan secara legal dari Departemen Kehakiman.

Sebelumnya, pada Selasa (23/4), Hogan Gidley, juru bicara Gedung Putih, mengisyaratkan bahwa Trump belum akan merilis laporan pajaknya.

“Seperti yang saya pahami, presiden telah jelas menunjukkan sikap, begitu laporan audit selesai, dia akan mempertimbangkan untuk melakukannya, tetapi dia cenderung tidak akan melakukannya saat ini,” jelas Gidley pada Fox News, seperti dilansir New York Times.

Trump telah menggunakan alasan audit oleh Internal Revenue Service (IRS) sejak kampanye kepresidenannya pada 2016, sebagai alasan untuk tidak merilis laporan pajaknya. Padahal, tidak ada undang-undang yang mencegah pembayar pajak untuk merilis laporan itu saat sedang diaudit.

Bulan ini, Neal secara resmi memintakan laporan pajak pribadi dan bisnis Trump dari IRS. Departemen Keuangan, yang mengawasi badan pemerintah tersebut, telah melewatkan tenggat waktu pertama untuk menyerahkan laporan pajak Trump.

Mnuchin juga sebelumnya menyampaikan surat kepada Neal untuk memberi tahu bahwa ia perlu lebih banyak waktu untuk mempelajari keabsahan permintaan pihak Kongres.

Ia khawatir permintaan tersebut dibuat untuk tujuan-tujuan politik dan merupakan pelanggaran privasi wajib pajak. Hal ini dapat mengarah pada kepentingan IRS yang dimanfaatkan di masa mendatang.

Dalam suratnya yang terbaru, Mnuchin tampak menyampaikan dasar pemikiran hukum untuk menolak permintaan tersebut, dengan menjabarkan beberapa "hal legal" yang mendorong Departemen Keuangan untuk berkonsultasi dengan Departemen Kehakiman.

Hal-hal yang dimaksud termasuk mengenai "batas-batas konstitusional" untuk mendapatkan akses pada laporan pajak dan "tujuan yang dinyatakan" untuk memperoleh laporan.

Mnuchin berdalih permintaan Neal mencerminkan "eksposur" atas laporan pajak Trump dan mengatakan bahwa permintaan itu berbeda dari permintaan lazim memperoleh informasi pembayar pajak, yang cenderung digunakan untuk keperluan statistik guna kepentingan legislasi.

Terkait tenggat waktu yang kembali dilewatkan oleh Departemen Keuangan, Neal memberi pernyataan singkat meskipun tidak menunjukkan langkah selanjutnya, entah itu mengeluarkan panggilan pengadilan atau gugatan hukum.

"Sore ini, Menteri Mnuchin memberi tahu saya bahwa sekali lagi, IRS akan melewatkan batas waktu yang ditentukan. Saya berencana untuk berkonsultasi dengan penasihat tentang langkah saya selanjutnya,” terang Neal.

Namun anggota parlemen lainnya dari Partai Demokrat mengatakan siap untuk melancarkan tindakan lebih jauh.

"Mereka tidak bisa memilih undang-undang yang akan mereka patuhi. Setelah begitu banyak pembicaraan, tindakan cepat harus diambil untuk memperoleh apa yang telah mereka tolak dengan salah,” tegas anggota kongres Lloyd Doggett.

Senator Ron Wyden, tokoh Democrat di Komite Keuangan Senat, bahkan menyatakan bahwa kurangnya kerja sama dari Departemen Keuangan adalah suatu contoh “ketidakpatuhan hukum” yang diperlihatkan pemerintahan Trump.

“Menteri Mnuchin dan Gedung Putih telah secara terang-terangan menghambat kewajiban IRS untuk menyerahkan laporan pajak presiden. Karenanya, diperlukan tindakan untuk memaksa pemerintahan ini agar mematuhi hukum,” ujar Wyden.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pajak, Donald Trump

Editor : Mia Chitra Dinisari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup