Fanatisme Politik Bisa Hambat Rekonsiliasi Seusai Pilpres

Fenomena yang terjadi belakangan ini menunjukkan pemilih yang tidak kritis, sehingga yang terjadi adalah pembenaran-pembenaran.
Reni Lestari | 21 April 2019 15:51 WIB
Warga mencelupkan jarinya ke dalam tinta, usai mencoblos dalam Pemilu 2019, di Jakarta, Rabu (17/4/2019). - Reuters/Edgar Su

Bisnis.com, JAKARTA - Psikolog Sosial Universitas Gadjah Mada Koentjoro menyebut tantangan serius untuk merekatkan kembali masyarakat usai Pemilu tercipta sebagai imbas dari tingginya fanatisme politik masyarakat.

Selain itu fenomena yang terjadi belakangan ini menunjukkan pemilih yang tidak kritis, sehingga yang terjadi adalah pembenaran-pembenaran.

Dia menjelaskan, hal itu bukan hanya terjadi pada kelompok-kelompok orang tidak terdidik. Kelompok terdidik cenderung memiliki fanatisme yang berlebihan, sehingga daya kritis menjadi bias. Selanjutnya, yang bekembang bukan lagi benar-salah, tetapi senang dan tidak senang.

Fanatisme politik, lanjutnya, sebenarnya tidak berbahaya jika didukung oleh pemahaman dan ideologi yang tepat. Namun yang terjadi di Indonesia adalah, fanatisme tersebut berawal dari bias-bias kognitif atau juga hoax yang terus-menerus dibentuk sehingga mengubah hal yang tidak benar menjadi kebenaran yang diterima secara umum.

"Fanatisme buta itu tidak menggunakan rasional dan rasa. Rasa yang digunakan adalah keberpihakan," ujarnya. 

Koentjoro melanjutkan, dalam pergaulan bermasyarakat, ada tiga aturan pokok, yakni benar-salah yang merujuk pada hukum, dosa-tidak dosa yang mengacu pada agama, dan pantas-tidak pantas yang merupakan nilai-nilai sosial.

Menurutnya, untuk kepentingan politik, agama sudah mulai dipelintir, sedangkan nilai pantas-tidak pantas sudah hampir hilang. Hal itu dapat dilihat dari perilaku para elite yang menyandarkan kebenaran pada suara mayoritas, mengubah kebenaran menjadi pembenaran.

Koentjoro melanjutkan, untuk mengikis fanatisme politik dalam rangka membentuk iklim demokrasi yang lebih sehat, adalah pekerjaan yang tidak mudah. Pendekatan yang diambil harus secara individu.

"Kalau secara kelompok susah, pendekatannya harus dengan pendekatan individual, dan pendekatan individual pun perlahan-lahan," katanya. 

Dia melanjutkan, khususnya untuk kaum terdidik, harus menjadi lebih kritis terhadap wacana-wacana politik yang berkembang. Tantangan adalah mengolah fakta dan menganalisisnya, serta membedakan antara pembenaran dan kebenaran.

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Pemilu 2019

Editor : Miftahul Ulum

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup