Persoalan Merekatkan Persatuan Seusai Pemilu Tak Kalah Serius

Selain masalah logistik Pemilu yang terlambat tiba di sejumlah daerah dan diikuti dengan pemilihan susulan, persoalan merekatkan kembali persatuan usai pesta demokrasi, tidak kalah serius.
Reni Lestari
Reni Lestari - Bisnis.com 21 April 2019  |  14:16 WIB
Persoalan Merekatkan Persatuan Seusai Pemilu Tak Kalah Serius
Petugas memanggul kotak suara melewati sungai menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) terpencil di Dusun Nampu, Desa Pojok Klitih, Kecamatan Plandaan, Jombang, Jawa Timur, Selasa (16/4/2019). - ANTARA/Syaiful Arif

Bisnis.com, JAKARTA — Pemilu serentak 2019 disebut-sebut sebagai tonggak sejarah karena menyatukan pemilihan Presiden-Wakil Presiden dan legislatif.

Pemerintah dan aparat keamanan mengklaim Pemilu berlangsung aman dan damai tanpa konflik horizontal yang berarti. Namun, salah satu hajat demokrasi terbesar di dunia itu masih menyisakan pekerjaan rumah yang tidak sederhana, yakni merekatkan kembali polarisasi yang tercipta selama proses Pemilu.

Selain masalah logistik Pemilu yang terlambat tiba di sejumlah daerah dan diikuti dengan pemilihan susulan, persoalan merekatkan kembali persatuan usai pesta demokrasi, tidak kalah serius.

Titi Anggraini, Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan polarisasi pada Pemilu kali ini lebih kuat dari yang terjadi paa hajatan demokrasi 2014 silam. Hal itu karena kondisinya yang sedikit berbeda.

"Kalau 2014 posisinya sama-sama bukan petahana, sekarang keterbelahannya petana versus non petahana," kata Titi.

Selain itu, hal tersebut didukung oleh isu-isu yang berkembang, menjadi diskursus di masyarakat dan menjadi pembeda dengan Pemilu 2014, salah satunya adalah maraknya kabar bohong atau hoax seputar masing-masing pasangan calon.

Hendardi Ketua Setara Institute menambahkan, polarisasi yang masih kentara terlihat adalah yang bersifat kedaerahan. Di antaranya sejumlah daerah yang identik dengan calon atau partai politik tertentu. Polrisasi yang sifatnya ideologis, misalnya antara kelompok nasionalis dan religius menurut Hendardi tidak banyak bergeser dari Pemilu yang lalu.

Namun dia menggarisbawahi, polarisasi pemilih merupakan hal biasa terjadi di negara demokrasi sebesar Indonesia. Hal selanjutnya yang tidak boleh absen dari upaya pemerintah adalah mendamaikan kembali dua kelompok pemilih yang sebelumnya ikut berseteru dalam Pemilu Serentak ini.

Merujuk pada sikap saling klaim kemenangan masing-masing pasangan calon, Hendardi mengimbau agar semua pihak menghormati proses demokrasi resmi yang dijalankan penyelenggara Pemilu.

"Quick Count tidak bisa dipakai sebagai hasil resmi, kita masih menunggu KPU. Kita semua agar menahan diri saja dan menanti hasil KPU. Ketika KPU sudah mengumumkan, agar dihormati, itulah cara berdemokrasi," kata Hendardi.

Selain itu, ancaman retaknya persatuan pascapemilu juga ditimbulkan oleh pernyataan sejumlah pihak yang mengancam akan menurunkan "people power" jika terjadi kecurangan pada proses demokrasi ini. Hendardi menegaskan bahwa, dalam berdemokrasi ada koridor-koridor yang harus dipatuhi semua pihak. Sikap mengancam sejumlah pihak tersebut tidak bisa dibenarkan dan justru merugikan demokrasi itu sendiri dan tidak mendidik masyarakat.

Dia menyebut, pernyataan-pernyataan semacam itu termasuk salah satu yang memicu polarisasi lebih dalam di tingkat masyarakat bawah. "Kalau kita sudah menerima demokrasi, tentu saja kita mesti terima hasil-hasil dari proses demokratik. Kalau ada persengketaan, yang itu biasa terjadi, ada mekanisme demokratik," ujarnya.

Diharapkan sesudah proses pemilu selesai seluruhya, para elite politik bisa memberi pernyataan menyejukkan dan menunjukkan sikap negarawan. Sebab bangsa ini masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk diselesaikan begitu pesta demokrasi selesai diselenggarakan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Pemilu 2019

Editor : Miftahul Ulum

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top