Bisnis.com, JAKARTA - Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diminta membuka data dan dapur penghitungan hasil pemilu 2019 yang mereka miliki.
Permintaan itu disampaikan Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu ( KIPP) Jojo Rohi. Menurutnya, keterbukaan data dan dapur penghitungan versi Prabowo-Sandiaga harus dilakukan jika mau klaim mereka dipercaya masyarakat.
"Bagaimana mereka berproses dan bekerja, apa dan dari mana saja sumber-sumber data yang mereka pakai sebagai olahan. Tunjukkan salinan C1 yang mereka kumpulkan dari para saksi mereka di setiap TPS seluruh Indonesia," kata Jojo kepada Bisnis, Kamis (18/4/2019).
Prabowo-Sandiaga mengklaim sebagai pemenang pemilu 2019 berdasarkan penghitungan yang mereka lakukan. Prabowo bahkan menyebut perolehan suara mereka mencapai 62 persen.
Jojo mengatakan, dalam setiap pemilu presiden wajar ada saling klaim kemenangan. Akan tetapi, klaim itu disebutnya harus bisa diverifikasi secara terbuka.
"Klaim 62 persen perolehan suara dg metode real count itu oke-oke saja. Masalahnya, kubu koalisi Prabowo tak punya instrumen untuk menguji klaimnya sendiri secara terbuka. Mestinya, klaim apapun itu harus bisa dibuktikan, divalidasi, sehingga menjadi sahih dan punya legitimasi secara metodologis, dan bisa dipertandingkan dengan hasil quick count," ujarnya.
Baca Juga
Dia juga menyebut, seharusnya survei atau real count internal hanya digunakan sebagai konsumsi internal tim pemenangan kandidat. Bila data itu dipublikasi, konsekuensinya harus ada keterbukaan, baik secara metodologi maupun sumber-sumber datanya.
"Itu yang tak dilakukan oleh kubu 02. Maka klaim hanyalah tinggal klaim yang cuma berbunyi di ruang hampa. Keberanian untuk melakukan klaim, harus diikuti juga dengan keberanian untuk diverifikasi secara terbuka," tuturnya.
