Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Blak-blakan Bos PPPP, Lembaga yang Surveinya Kalahkan Jokowi

Banyak pihak mempertanyakan wujud Precision Public Policy Polling, lembaga yang merilis survei dengan hasil mayoritas responden memilih Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019.
MG Noviarizal Fernandez
MG Noviarizal Fernandez - Bisnis.com 10 April 2019  |  11:05 WIB
Blak-blakan Bos PPPP, Lembaga yang Surveinya Kalahkan Jokowi
Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (kanan) bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) menyapa pendukung saat kampanye akbar di Solo, Jawa Tengah, Selasa (9/4/2019). - ANTARA/Wahyu Putro A
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Banyak pihak mempertanyakan wujud Precision Public Policy Polling, lembaga yang merilis survei dengan hasil mayoritas responden memilih Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019.

Dari segi nama, ada kemiripan dengan Public Policy Polling, sebuah konsultan di Amerika Serikat yang kerap melakukan berbagai riset. Bisnis berupaya meminta konfirmasi kepada lembaga tersebut pada Selasa (9/4/2019). Permintaan tersebut tidak bertepuk sebelah tangan, karena Tom Jansen yang mewakili lembaga tersebut memberikan jawaban.

“Tidak, kami adalah perusahaan poling di Amerika dan kami tidak sedang melakukan poling di Indonesia,” ucapnya.

Bisnis kemudian mengontak J. Martinez, yang mengaku sebagai Direktur Operasi Precision Public Policy Polling (PPPP) berhasil dihubungi, dan mau memenuhi permintaan wawancara terkait keberadaan lembaga tersebut.

Dia menjelaskan bahwa lembaganya kerap melakukan studi, riset, poling, dan survei untuk organisasi politik, termasuk melakukan survei terkait pemilihan umum di Indonesia.

“Biar saya jelaskan organisasi ini secara langsung, sekarang saya tahu arah pembicaraan Anda,” tuturnya saat dihubungi Selasa (9/4/2019).

Menurutnya, Precision Public Policy Polling merupakan konsultan independen yang disewa oleh Brooking Institute untuk melakukan berbagai studi dan riset di kawasan Asia. Tidak hanya Indonesia, menurutnya, PPPP juga telah melakukan riset di Filipina untuk mempelajari berbagai isu terkait politik.

Dia juga mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki pengalaman lebih dari lima tahun dalam menciptakan dan menumbuhkan bisnis, serta minat aktif dalam politik dan kebijakan publik di Asia.

Pada tahun 2013, mereka menyadari kampanye dan organisasi advokasi sering mengalokasikan sejumlah besar dana untuk penelitian survei yang dapat dihabiskan lebih baik untuk berkomunikasi langsung dengan pemilih, dan bahwa harga penelitian survei membuat organisasi yang lebih kecil tidak menikmati manfaat mengukur opini publik.

Dikatakan, Precision Public Policy Polling menggunakan teknologi Interactive Voice Response (IVR), survei online dan panggilan langsung ke telepon seluler jika sesuai untuk melakukan polling dengan cepat, hemat biaya, dan akurat pada berbagai masalah.

 Brooking Institute yang berbasis di Washington DC diketahui merupakan lembaga riset yang kerap bermitra dengan Pemerintah Amerika Serikat dalam melakukan studi atau riset.

Martinez juga mengaku tengah berada di Indonesia untuk mengambil random sampling, serta melakukan studi tentang kampanye yang dihelat penantang petahana, Prabowo Subianto. Saat dihubungi, dia mengaku tengah berada di Palembang, Sumatra Selatan.

 “Silakan Anda membandingkan hasil survei kami dengan lembaga survei mana yang menurut Anda paling independen,” ungkapnya.

Menurut survei PPPP, dari 3.032 responden, 58 persen menyatakan bahwa Indonesia sedang dikelola oleh pemerintahan Joko Widodo memburuk. Indonesia dianggap dalam ancaman utang yang makin meningkat naik 69 persen menjadi Rp4.416 triliun pada 2014-2018.

Dalam survei juga disebutkan bahwa 54 persen resonden menginginkan presiden baru dan yang masih menginginkan Joko Widodo kembali menjadi jadi presiden sebessr 37 persen, sementara 9 persen responden tidak memberikan jawaban.

Ketika ditanyakan siapa kandidat yang akan dipilih jika pemilihan dilakukan saat survei dilaksanakan, nama Joko Widodo dan Prabowo ditanyakan 38% responden memiilih nama Joko Widodo.

Dua Lembaga Survei

Sejauh ini, perang hasil survei mewarnai arena pertarungan Pilpres 2019. Mayoritas lembaga survei menyatakan bahwa petahana, Joko Widodo dan Maruf Amin kemungkinan besar bakal melenggang ke kompleks MPR/DPR untuk dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024.

Akan tetapi, di luar PPPP, ada dua lembaga survei yang hasil risetnya melawan arus utama, yakni Indonesia Development Monitoring (IDM), dan Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI), yang menyatakan bahwa Prabowo Subianto berpotensi memenangkan Pilpres 2019.

 Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM), Bin Firman Tresnadi menjelaskan bahwa pihaknya melaksanakan survei pada 14 Maret -29 Maret 2019, dengan melibatkan 2.500 orang responden yang berasal dari 408 kabupaten atau kota dan 34 provinsi.

Hasilnya, IDM menemukan Jokowi-Maruf dipilih oleh 696 responden atau 38,76 persen. Jumlah ini lebih sedikit dari pasangan Prabowo-Sandi yang dipilih 1440 responden atau 57,6 persen. Sedangkan, sebanyak 91 responden atau 3,64 persen menyatakan tidak memilih,” katanya, Selasa (2/4/2019).

Menurutnya, berdasarkan hasil survei anjloknya tingkat elektabilitas Jokowi-Maruf karena berbagai faktor seperti sebagian responden menganggap pemerintahan periode 2014-2019, Jokowi - Jusuf Kalla tidak memenuhi janji-janji politiknya pada Pilpres 2014.

“Jokowi dianggap ingkar, alih-alih menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat, yang terjadi justru sebaliknya,” tambahnya.

Survei ini memiliki margin of error sebesar 1,96 peresen dengan tingkat kepercayaan dari survei itu adalah sebesar 95 persen.

Keterpilihan Jokowi Merosot

Sementara itu, Direktur Eksekutif LKPI Tubagus Alvin menjelaskan bahwa survei itu dilakukan pada 20 Maret hingga 3 April 2019.

“Dalam survei, tingkat elektabilitas pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin hanya berkisar 40,9 persen dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 58,1 persen,” katanya.

Menurutnya, penyebab merosotnya tingkat keterpilihan Jokowi-Ma'ruf Amin diakibatkan oleh beberapa hal, yakni 58,1 persen respondem menilai Indonesia saat ini sedang berjalan ke arah yang salah, seperti bertambahnya utang negara, tingginya tingkat korupsi, tenaga kerja asing di Indonesia, serta maraknya jual beli jabatan di pemerintah dari tingkat desa sampai tingkat pusat.

"Kedua, menurunnya tingkat pendapatan dan perekonomian keluarga yang sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia sebesar 85,5 persen selama kurun waktu 4 tahun terakhir," terang Alvin.

Selain itu, lanjutnya, ketidakpuasan masyarakat dalam keadaan negara saat ini di bawah kepemimpinan Jokowi seperti berkembangnya ideologi khilafah yang sangat meningkat, sehingga mengancam ideologi Pancasila dan suburnya politik identitas dalam kehidupan sosial politik.

"Hal ini tercermin dari temuan survei sebanyak 79,1 persen sehingga mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat mencapai 65,6 persen," ungkapnya.

Adapun, kata Alvin, populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam Pemilu tahun 2019, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah.

"Dari popupalasi itu dipilih secara multistage random sampling dengan responden sebanyak 2.426, dengan margin of error sebesar 1,99 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen," terang Alvin.

Berbagai survei yang melawan arus itu, nampaknya memberikan angin surga bagi kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang meyakini bahwa berdasarkan survei internal, merekalah yang keluar sebagai pemenang. Akan tetapi, sejarah 2014 menceritakan kepercayaan diri tersebut kemudian membuahkan hasil yang bertolak belakang.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

survei capres Pemilu 2019 Pilpres 2019
Editor : Nancy Junita
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top